.webp)
Pemprov DKI Jakarta akan kembali menerapkan PSBB ketat mulai pekan depan. Anggota Komisi IX DPR RI F-PDIP, Rahmad Handoyo, menyarankan pencabutan sementara KTP warga yang masih bandel saat PSBB Jakarta.
"Jadi PSBB perlu, tapi yang lebih perlu adalah bagaimana menegakkan disiplin, sehingga saya berharap pemerintah DKI penegakan disiplin yang mendidik itu lebih utama, dibanding sebatas menegakkan atau membuat aturan PSBB," kata Handoyo kepada wartawan, Kamis (10/9/2020).
Handoyo menilai warga hingga pelaku usaha di DKI Jakarta perlu dihukum secara terdidik. Namun, menurut Handoyo, hukuman tersebut juga perlu dibarengi pemahaman bahaya Corona.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelaku usaha, kemudian juga warga, yang membandel saya kira juga perlu ada punishment yang mendidik, bukan sanksi yang represif. Yang pertama adalah kita kasih pemahaman kepada warga bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya, sehingga dibutuhkan penyelamatan diri sendiri, penyelamatan keluarga, dan penyelamatan seluruh warga Jakarta agar menerapkan disiplin kehidupan baru itu," ujar Handoyo.
Warga hingga pelaku usaha diharapkan memahami kondisi Corona di Jakarta. Bila masih ada yang warga dan pelaku usaha yang membandel, Handoyo menilai perlu ada langkah lebih tegas lagi.
"Kalau tidak, pelaku ekonomi, pelaku usaha, ya mohon harus kita pahami memang kondisi berat tetapi nyawa juga sangat berat, karena kalau tidak Jakarta akan lumpuh, rumah sakit tidak akan menampung. Kalau tetap bandel, saya kira perlu langkah tegas, dengan cara sanksi administrasi tutup sementara yang bandel," ucapnya.
Khusus menyoroti warga yang bandel tak menerapkan protokol kesehatan, Handoyo memiliki saran tersendiri. Dia menyarankan warga yang bandel dihukum pencabutan KTP sementara.
"Kemudian juga bagi saudara kita, warga kita yang bandel, dengan tidak bermasker, tidak menjaga jarak, terus membuat kerumunan, saya kira juga harus dikasih punishment yang mendidik, dengan cara apa? Saya kira apakah didenda dalam bentuk rupiah, KTP dicabut sementara atau ditarik, atau dibikin tanda kutip yang membikin malu gitu ya," imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat untuk mencegah penularan virus Corona semakin masif. Dengan adanya kebijakan itu, akan kembali dilakukan pengetatan di berbagai sektor.
"Kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu, bukan lagi masa transisi tapi PSBB awal dulu," ujar Anies dalam video yang disiarkan di Channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (9/9).
Menurut Anies, kembalinya PSBB ke tahap awal itu karena kondisi Jakarta sudah mengkhawatirkan. Rem darurat ini mulai berlaku pada Senin (14/9).
"Kami sampaikan malam ini sebagai ancang-ancang, mulai Senin, 14 September kegiatan perkantoran yang non esensial diharuskan melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah, bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan, kegiatan usaha jalan terus, tapi kegiatan perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan," katanya.
(rfs/gbr)
