.webp)
Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta merupakan salah satu fraksi yang walkout (WO) atau keluar dari ruang rapat paripurna DPRD DKI saat pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019. Usai walkout, Golkar mengaku akan terus memperjuangkan aplikasi E-Pokir (pokok-pokok pikiran).
"Memperjuangkan aspirasi rakyat lewat dewan yang tidak dilaksanakan oleh eksekutif. Memperjuangkan E-Pokir konsep baru yang menjadi hak rakyat yang dititipkan ke anggota Dewan," kata Ketua F-Golkar DPRD DKI, Basri Baco kepada wartawan, Rabu (9/9/2020).
Basri mengatakan anggota DPRD DKI tak bisa dihalangi secara sepihak oleh Pemprov DKI dan pimpinan DPRD DKI. Menurut Basri, DPRD wajib mewujudkan aspirasi warga dari masing-masing daerah pemilihan (dapil).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dewan mau mengabdi untuk konstituennya tidak boleh dihalangi oleh kebijakan sepihak oleh eksekutif dan pimpinan dewan. Dewan wajib mewujudkan aspirasi masyarakat dari dapilnya masing-masing karena itu tugas dan kewajiban anggota dewan. Kami akan berjuang mewujudkan hal ini," ujarnya.
Sebelumnya, Fraksi Golkar bersama dengan NasDem, PAN dan PSI DPRD DKI Jakarta memilih untuk walkout atau meninggalkan ruang rapat saat rapat paripurna pengesahan Raperda tentang P2APBD DKI 2019. Keempat fraksi memilih WO dari ruang rapat karena menganggap laporan anggaran itu tidak transparan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta kepada setiap fraksi untuk menyampaikan ke pimpinan DPRD DKI.
"Silakan disampaikan ke fraksi, fraksi ke pimpinan DPR dan diteruskan ke kami," ujar Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/9).
Riza mengatakan, Pemprov DKI terbuka dalam komunikasi dengan DPRD.
"Prinsipnya kami selalu senang, selalu bersedia, berkomunikasi, berkoordinasi, bersinergi positif dengan DPRD," katanya.
(rfs/zak)
