.webp)
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang akan menerapkan PSBB ketat kembali tak lepas dari kritik. Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menilai Pemprov DKI harus realistis, sebab PSBB kerap diperpanjang namun kasus Corona justru semakin tinggi.
"Tapi Pemprov itu harus realistis, berjalan atau tidak di masyarakat? Toh sudah berapa kali diperpanjang oleh Pemprov DKI, PSBB terus diperpanjang tapi toh laju Corona ini tetap makin hari makin banyak," kata Ketua F-PKB DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas kepada wartawan, Rabu (9/9/2020).
Hasbiallah menyarankan lebih baik Pemprov DKI membuat aturan yang keras dan denda yang tinggi bagi warga. Sebab, dia menilai warga DKI sulit diberi efek jera.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya mestinya harus ada Pemprov itu bikin pergub itu aturan yang keras, denda yang tinggi ke masyarakat. Sebab masyarakat ini kita, masyarakat kita ini kan ngeyel, susah, ngeyel, nggak bisa dibilangin hanya dengan aturan gubernur ini, itu, nggak bisa, harus diberi efek jera ke masyarakat," ujarnya.
Hasbiallah menilai kebijakan apapun yang dibuat oleh Pemprov DKI tidak akan berhasil menurunkan kasus Corona jika warga tidak diberikan efek jera. Dia meminta ada kerja sama antara warga dengan Pemprov DKI.
"Ini masyarakat kita ini susah. Pemerintah, pemprov, gubernur melakukan apapun semampunya, tidak akan berhasil menurunkan laju Corona ini jika kepada masyarakat itu tidak diberikan efek jera," imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat di Ibu Kota terkait penularan Corona. PSBB bakal berlaku seperti saat pertama kali diterapkan.
"Maka dengan melihat kedaruratan ini maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9).
(rfs/zak)
