Tito Sarankan PKPU Atur Diskualifikasi Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan

Kadek Melda Luxia - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 21:30 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Foto: Puspen Kemendagri
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kepada penyelenggara pemilu soal kemungkinan pemberian sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon (paslon) pilkada yang melanggar protokol COVID-19. Tito mengatakan sanksi tersebut bisa dibuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jika diperlukan.

"Selain teguran, kami juga sudah sampaikan kemungkinan membahas adanya aturan diskualifikasi. Itu bisa saja terjadi, misalnya membuat PKPU atau yang lain yang diperlukan sangat urgen, kenapa tidak," kata Tito seusai rapat pendisiplinan protokol COVID-19 dalam Pilkada 2020 di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2020).

Tito menuturkan kemungkinan sanksi tersebut diterapkan apabila adanya laporan catatan pelanggaran yang dilakukan paslon secara berulang. Adapun pelanggaran yang dimaksud Tito adalah yang menimbulkan kerumunan massa.

"Kalau dalam catatan nanti, kami dapat informasi catatan dari Bawaslu berulang-ulang laporan ke polisi melakukan pelanggaran dan yang tentukan berapa kali pelanggaran, terutama kepatuhan COVID, pengumpulan massa," ujarnya.

Tito menuturkan akan menggunakan kewenangannya untuk menerapkan sanksi tersebut sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Bahkan sanksi menunda pelantikan dan menyekolahkan paslon terpilih juga masuk kajian untuk dijadikan sanksi.

"Maka kami akan menggunakan kewenangan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di situ ada bagian khusus mengenai sanksi bagi kepala daerah, bisa saja sanksinya mulai yang ringan sampai pemberhentian. Itu kewangan dari Pak Presiden," tuturnya

"Ini bisa saja kami manfaatkan di antaranya menyekolahkan. Bagi yang terpilih, begitu dilantik langsung disekolahkan bahkan kami kaji ada kemungkinan nggak untuk ditunda pelatikannya," lanjut Tito.

Lebih lanjut Tito mengatakan, penerapan sanksi itu dilakukan untuk menimbulkan efek kepada para paslon. Tito mewanti para paslon agar berkontestan dengan memperhatikan situasi pandemi saat ini, jangan sampai mengorbankan masyarakat demi kekuasaan semata.

"Ini memberi efek supaya kontestan silakan berkontestan dengan cara demokrasi tapi peduli dengan pandemi agar tidak terjadi penularan hanya karena ingin mendapat kekuasaan, jadi mengorbankan masyarakat banyak," pungkasnya.

(maa/maa)