Pimpinan DPR Minta Ada PKPU Atur Sanksi Pelanggar Protokol Corona Saat Pilkada

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 17:17 WIB
Sufmi Dasco Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad (Rahel/detikcom)
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang membuka opsi menunda pelantikan bagi pemenang Pilkada 2020 yang terbukti melanggar protokol COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad lebih setuju dibuatnya peraturan KPU (PKPU) bagi pelanggar protokol kesehatan saat pandemi Corona.

"Tentunya ini kan otoritas Kemendagri, tentunya Kemendagri harus mengkaji lebih dalam mengenai sanksi-sanksi terhadap pilkada yang menang kan," kata Dasco di kompleks parlemen, MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Dasco mengatakan sanksi juga harus diberikan kepada setiap calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, meski akhirnya gagal di pilkada. Oleh karena itu, ia menilai lebih baik sanksi diberikan di awal proses pilkada.

"Tapi juga kan harus ada ketentuan calon pilkada yang kalah juga harus dikasih sanksi kan kalau kemudian melanggar protokol COVID sehingga menurut saya lebih baik diadakan pencegahan, sanksi di awal," ujar Dasco.

Lebih lanjut, politikus Gerindra ini menjelaskan sanksi awal yang dimaksud adalah terkait pembuatan peraturan KPU (PKPU) terkait pelanggaran protokol COVID. Dasco pun meminta Bawaslu tegas terhadap calon pasangan kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.

"Sanksi di awal itu katakanlah ada peraturan KPU soal protokol COVID, yang Bawaslu juga harus tegas di lapangan sehingga sanksi di awal ini kemudian bisa mengantisipasi supaya tidak ada sanksi di belakang gitu loh. Karena ini kan rentang waktu antara kampanye dan pemilihan masih beberapa bulan lagi," ucap Dasco.

Seperti diketahui, Bawaslu mencatat ada 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bapaslon dengan melakukan arak-arakan atau pengumpulan massa. Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan para bapaslon yang melanggar akan dikenai sanksi administratif hingga ancaman pidana.

Sanksi juga akan dijatuhkan oleh Kemendagri. Kemendagri bahkan telah menyiapkan beberapa opsi bagi pemenang Pilkada 2020 yang terbukti melanggar protokol kesehatan. Opsi itu salah satunya sanksi penundaan pelantikan bagi pemenang pilkada yang melakukan pelanggaran.

"Opsi ini untuk memastikan keseriusan para paslon, termasuk stakeholder lainnya seperti parpol pengusung dalam turut mencegah dan membantu penyelesaian penanganan wabah COVID-19," ujar Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9).

Simak juga video 'DPR Wanti-wanti Kampanye Pilkada 2020 Berpotensi Sebarkan Covid-19':

[Gambas:Video 20detik]



(hel/elz)