.webp)
Sejumlah fraksi melakukan walkout (WO) atau keluar dari ruang rapat paripurna (rapur) DPRD DKI untuk mengesahkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019. Ada empat fraksi yang keluar dari ruang rapat, yakni PAN, Golkar, NasDem, dan PSI.
Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rakinda mengatakan alasan PAN WO dari rapat paripurna itu adalah tidak ada transparansi anggaran yang dilakukan Pemprov DKI. Untuk itu, PAN menolak PA2APBD DKI 2019.
"Kami Fraksi PAN tegas menolak pengesahan P2APBD karena dua alasan. Yang pertama, tidak ada tampilan data yang jelas terkait penggunaan anggaran. Dengan angka SILPA Rp 1,203 triliun, kami butuh detail pengeluaran anggaran di 2019," ujar Oman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, Pemprov DKI harus senantiasa menyampaikan laporan keuangannya kepada DPRD DKI. Hal itu karena Pemprov DKI dalam bekerja menggunakan uang rakyat.
"DKI jalan dengan uang rakyat, dari dan untuk rakyat. Harusnya eksekutif beri laporan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan daerah, termaktub di Pasal 4 PP 58 Tahun 2005, yakni transparan, apalagi ke kami Dewan, yang merupakan representasi rakyat," ucapnya.
Selain itu, kata Oman, PAN menganggap Pemprov DKI tak mendengar hasil reses yang dilakukan DPRD DKI selama ini. Hal itu terlihat dengan tidak adanya tindak lanjut dari reses tersebut.
"Selain masalah transparansi, alasan kedua yang membuat kami harus menolak adalah masih banyak aspirasi Dewan yang belum didengarkan. Kami menyerap banyak aspirasi lewat reses. Salah satu cara kami mengajukan suara rakyat ya lewat laporan reses. Tapi tidak ada yang masuk," kata Oman.
"Kita bisa lihat data, masih banyak kampung kumuh. Ada 136 kampung kumuh di Ibu Kota yang belum disentuh pemerintah. Aspirasi rakyat di kampung ini yang harus jadi prioritas, tapi sayang tidak diakomodir juga," ujarnya.
"Tidak bosan saya mengingatkan Saudara Gubernur bahwa ada kami legislatif yang menampung suara rakyat. Oleh karena itu, Pemprov jangan kerja sendiri. Pemprov harus bekerja sesuai keinginan rakyat juga, karena tugas kita menyejahterakan mereka, itu amanah," kata Oman.
Meski mendapat penolakan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi tetap mengesahkan PA2PBD 2019. Hal itu karena jumlah anggota DPRD DKI yang ada tetap masih memenuhi kuorum.
"Ada lebih di ruang rapat paripurna 50 orang, secara keputusan ini sah. Saya ingin menanyakan kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan untuk menjadi peraturan daerah dapat disetujui?" kata Prasetio di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9).
Fraksi yang ada, yakni PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS, dan PKB-PPP, menyatakan setuju pengesahan PA2APBD DKI 2020. "Setuju," jawab seluruh fraksi yang ada.
(man/tor)
