Cegah Kerumunan, Gerindra Minta Paslon Kampanye Pilkada Via Spanduk-Medsos

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 17:03 WIB
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani (Mochammad Zhacky/detikcom)
Ahmad Muzani (Mochammad Zhacky/detikcom)
Jakarta -

Partai Gerindra meminta pasangan calon (paslon) yang diusung tidak melakukan pengerahan massa selama Pilkada 2020. Gerindra pun meminta para paslon berkampanye melalui media sosial dan memperbanyak spanduk.

"Kami sudah mengimbau kepada para paslon yang diusung oleh Partai Gerindra untuk tidak mengerahkan massa, termasuk untuk tidak melakukan kampanye selama masa sosialisasi dalam jumlah yang sangat besar," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Muzani meminta para paslon memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye. Selain itu, paslon diminta mengenalkan diri kepada calon pemilih melalui spanduk maupun stiker.

"Kampanye itu kami imbau dalam bentuk dua hal. Banyakin spanduk, banyakin stiker, banyakin billboard atau apa pun yang memberi perkenalan kepada para calon pemilih, nama, wajah, dan program, sama melalui social media. Itu yang sudah kami lakukan berkali-kali," ujarnya.

Muzani mengingatkan para calon kepala daerah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Menurutnya, kerumunan di masa pilkada rawan penyebaran virus Corona.

"Hindari kerumunan orang dalam jumlah massa, karena itu berisiko tinggi. Kami sudah lakukan itu berkali-kali, dan karena itu juga kami ingatkan kembali bahwa itu sangat berisiko dalam situasi COVID yang sekarang ini mengancam. Kami akan mengingatkan. Saya udah ingatkan semuanya untuk tetap menaati itu secara ketat," tegasnya.

Lebih lanjut, Muzani menilai sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di pilkada memungkinkan untuk diberikan karena membahayakan keselamatan orang lain. Termasuk opsi sanksi penundaan pelantikan yang tengah dikaji Kemendagri.

"Termasuk penundaan pelantikan, hal-hal yang bisa dianggap mencelakakan orang lain, membahayakan keselamatan orang lain saya kira itu KPU bisa menggunakan kewenangannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pilkada," tandasnya.

Simak video 'DPR Wanti-wanti Kampanye Pilkada 2020 Berpotensi Sebarkan Covid-19':

[Gambas:Video 20detik]



(azr/lir)