DKPP Sanksi Ketua KPU di Sumbar karena Urus Bantuan Masjid ke Pemda

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 17:00 WIB
Palu Hakim. Ari Saputra. Ilustrasi
Foto: Ilustrasi palu (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta -

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU Lima Puluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar) Masnijon. DKPP menilai Masnijon melanggar etika karena menjadi pengurus masjid dan mengajukan proposal bantuan ke Pemda.

"Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu Masnijon selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Putusan ini dibacakan," demikian bunyi putusan DKPP yang dikutip detikcom dari websitenya, Rabu (9/9/2020).

Putusan itu dibacakan pada siang ini dengan ketua majelis Muhammad dan anggota majelis Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto dan Ida Budhiati. DKPP menemukan bila secara formal Masnijon telah mengundurkan diri sebagai Ketua Pengurus Masjid Jami'atul Huda di Jorong Indobaleh Timur, Nagari Munggo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 11 Juni 2018. Yaitu lima hari sebelum dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten.

Namun faktanya, DKPP menemukan Masnijon menandatangani pengumuman pelaksanaan sholat Idul Fitri Tahun 2020. Masnijon juga membenarkan menandatangani proposal permohonan bantuan dana pembangunan Masjid Jamiatul Huda kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

"Secara umum tindakan Teradu mengurus kepentingan sosial keagamaan, menurut DKPP merupakan tindakan yang patut menurut etika social dan keagamaan, namun kedudukan Teradu sebagai penyelenggara Pemilu tidak dibenarkan," papar DKPP.

DKPP merujuk Pasal 21 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

Syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah: k) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan".

"Secara faktual Teradu, masih menandatangani surat selaku Ketua Pengurus Mesjid perihal pemberitahuan kesiapan Masjid Jami'atul Huda melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 H yang ditujukan kepada Bupati, tertanggal 19 Mei 2020. Selain itu Teradu juga masih menandatangani surat pengumuman yang disampaikan kepada masyarakat tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 H serta menandatangani proposal permohonan bantuan dana pembangunan masjid yang ditujukan kepada Bupati Limapuluh Kota," papar DKPP.

Meskipun permohonan bantuan dana dimasukkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kantor Kecamatan Luak dan belum mendapatkan bantuan hingga saat ini, tindakan Masnijon menandatangani dokumen-dokumen a quo dalam kedudukan sebagai Ketua Pengurus Mesjid maupun sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid menurut DKPP tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika penyelenggara pemilu.

"Kedudukan Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten dan Ketua Panitia Pembangunan Masjid menandatangani proposal bantuan dana yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest). Sebab Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020," bunyi pertimbangan DKPP.

DKPP memutuskan Masnijon melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b dan huruf j Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

"Dalam situasi demikian, sepatutnya Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kepekaan etik, guna menghindari timbulnya syakwasangka yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kemandirian penyelenggara dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota," beber DKPP.

(asp/gbr)