Round-Up

Sindiran dan Dukungan Soal Penundaan Pemindahan Ibu Kota

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 09 Sep 2020 07:56 WIB
Foto aerial proyek pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Gerbang tol di Samboja akan menjadi salah satu akses masuk ibu kota negara baru dari arah Samarinda dan Balikpapan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Begini Kondisi Lingkungan di Lokasi Calon Ibu Kota Baru (Foto: Antara Foto)
Jakarta -

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur ditunda. Pemerintah masih fokus pada penyelesaian pandemi Corona.

Meski pembangunannya ditunda, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan proses dukungan pada tim komunikasi dan koordinasi strategis tetap mendapat alokasi anggaran di tahun 2021.

"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi pada tim rumusan koordinasi. Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di-hold," kata Suharso di ruang rapat KK1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Namun demikian, Suharso memastikan pemerintah tetap melaksanakan pengerjaan masterplan dan pembangunan infrastruktur dasar di kota-kota sekitar lokasi ibu kota negara di Kalimantan Timur.

"Kita tetap dalam rangka persiapan, dan kita melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan," ungkapnya.

Keputusan itu pun mendapat dukungan, salah satunya dari Gerindra. Juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai keputusan tersebut masuk akal.

"Masuk akal. Kalau ditunda masuk akal," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Tonton juga video 'Ini Bentuk Pemerintahan di Ibu Kota Baru Provinsi':

[Gambas:Video 20detik]



Politikus Gerindra ini menjelaskan keputusan tersebut masuk akal karena saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Ia pun menyoroti soal pembiayaan IKN yang dianggapnya berat.

"Masuk akal. Kenapa? Karena kan kita menghadapi pandemi COVID ini. Jadi mungkin apa yang menjadi ukuran sebelumnya sekarang nggak cocok lagi dan tentu dalam soal pembiayaan ini berat banget sekarang. Nggak ada pandemi aja berat, apalagi ada pandemi," jelasnya.

Begitu juga dengan PPP yang menghormati keputusan pemerintah. Dengan adanya penundaan itu, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran ke sektor lain terutama untuk penanganan corona.

"Kami menghormati keputusan pemerintah untuk menunda rencana pemindahan ibu kota yang sudah dipersiapkan sejak tahun lalu," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

"Dengan menunda pemindahan ibu kota, maka pemerintah dapat merealokasi anggaran pada sektor penanganan ekonomi pasca-COVID-19," lanjutnya.

Baidowi, yang akrab disapa Awiek, menilai sikap pemerintah menunda pemindahan Ibu Kota menunjukkan empati kepada masyarakat. Pemerintah disebut menurunkan egonya.

"Sikap pemerintah tersebut menunjukkan empati atas kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat akibat pandemi. Artinya, pemerintah menurunkan ego, yakni pemerintah lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan politik," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu.

Namun, dibalik dukungan, ternyata keputusan itu juga mendapat sindiran. PKS menyindir pemerintah yang akhirnya sadar, dia menilai kalau proyek ibu kota itu tidak penting.

"Akhirnya sadar. Proyek ibu kota baru bukan hanya tidak penting, tapi juga tidak urgen. Penghentian menunjukkan pemerintah sadar walau terlambat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (8/9/2020).

Mardani mengatakan proyek pemindahan ibu kota banyak catatan. Catatan itu terutama biaya yang membebani keuangan negara.

"Proyek infrastruktur yang dilakukan selama ini pun banyak catatannya. Khususnya pembiayaan yang membebani utang negara dan BUMN dan okupansinya yang rendah," sebut Mardani.

Mardani mengusulkan pemerintah saat ini berfokus menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi. Anggaran untuk pemindahan ibu kota pun disarankan dialihkan untuk penanganan virus Corona.

"Apalagi dengan kondisi COVID-19. Fokus pemerintah menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat jauh lebih utama dan prioritas. Anggarannya alokasikan untuk bantu penanganan COVID-19 saja," imbuhnya.

(eva/eva)