.webp)
Pemerintah memutuskan tetap menggelar pilkada tahun ini, meskipun belum diketahui kapan pandemi virus Corona akan berakhir. Sejumlah hal seputar pilkada, mulai yang berkaitan pandemi Corona sampai yang tidak, mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Salah satunya, yakni penggunaan narasi politik SARA dan politik identitas. Jokowi mewanti-wanti mengenai dua hal itu.
Jokowi mengingatkan bahwa penggunaan politik SARA dan politik identitas bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Rumus mencegah lebih baik daripada mengobati pun harus dipakai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan," Jokowi dalam rapat persiapan Pilkada 2020 yang disiarkan saluran YouTube Setpres, Selasa (8/9/2020).
"Jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah," imbuhnya.
Jokowi menegaskan bahwa pilkada merupakan ajang mengadu program dan gagasan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin semua pihak mendorong agar para pasangan calon saling beradu kemampuan menjadi pemimpin.
"Dan kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah," sebut Jokowi.
Tonton video 'Jokowi Minta Demokrasi Tetap Dijaga Jangan Ada Politik SARA di Pilkada 2020':
Satu hal yang juga mendapat sorotan Jokowi, yakni rekam jejak para calon kepala daerah. Dia ingin masyarakat turut mempelajari rekam jejak para calon kepala daerahnya masing-masing.
"Dan kita juga harus mendorong masyarakat untuk mempelajari track record calon agar daerah memperoleh pemimpin yang baik, yang terbaik," ucapnya.
Jokowi menekankan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini harus mengutamakan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan, kata Jokowi, tidak bisa ditawar.
Jokowi geram betul dengan pasangan calon kepala daerah yang menggelar konser. Dia menegaskan kegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak bisa dibiarkan terjadi.
"Misalnya masih ada deklarasi bakal pasangan calon Pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan dan mengundang kerumunan, menghadirkan massa. Hal seperti ini harus menjadi perhatian kita, dan situasi tidak bisa dibiarkan," tegas Jokowi.
