Kemendagri Cabut Hak Akses Verifikasi Data Kependudukan 8 Lembaga

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 22:21 WIB
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakhrulloh.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh (Rahel/detikcom)
Jakarta -

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) mencabut hak akses verifikasi data kependudukan di 8 lembaga. Pencabutan hak verifikasi disebabkan karena 8 lembaga melanggar perjanjian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa Ditjen Dukcapil memberi dukungan nyata dalam setiap proses electronic Know Your Customer (e-KYC) yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Dukungan itu diberikan berupa hak akses verifikasi data kependudukan untuk dicocokkan dengan data nasabah.

"Pemberian hak akses verifikasi data kependudukan ini berdasarkan pada amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa data kependudukan dari Kemendagri dapat dimanfaatkan untuk semua keperluan antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal," kata Zudan dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2020).

Hak akses pemanfaatan data kependudukan diberikan oleh Ditjen Dukcapil dengan berlandaskan perjanjian kerja sama yang dibuat antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan masing-masing lembaga jasa keuangan. Sederet lembaga jasa keuangan itu termasuk perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan pelaku pasar modal, koperasi, dan lainnya.

Kendati demikian, Zudan menyebut setelah dilakukan evaluasi didapatkan sejumlah lembaga jasa keuangan yang tidak memenuhi berbagai kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS). Di antaranya adalah pemberian data balikan, penggunaan perangkat pembaca e-KTP, dan laporan per semester mengenai pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan.

"Maka dari itu bagi lembaga pengguna yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PKS, Ditjen Dukcapil Kemendagri mencabut hak akses verifikasi data kependudukan yang sebelumnya telah diberikan sebagai bentuk sanksi pelanggaran perjanjian kerja sama," tegas Zudan.

Berikut ini lembaga jasa keuangan yang hak aksesnya dicabut oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri:

1. PT Asuransi Jiwa Nasional
2. PT Nissan Financial Services Indonesia
3. PT BPD Kalimantan Tengah
4. PT BPD Papua
5. PT BPD Kalbar
6. PT Gadai Cipta Peluang
7. PT Indonesia Digital Identity (VIDA)
8. KOSPIN Lima Garuda

(fas/knv)