Kemendagri: Petahana Langgar Protokol COVID di Pilkada Bisa Dicoret

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 21:54 WIB
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar (Rahel/detikcom)

Bahtiar mengatakan Bawaslu RI kini belum bisa memberi sanksi karena pelanggar statusnya masih bakal pasangan calon. Meski begitu, kata dia, ada hukum pilkada yang mengatur jenis dan aktivitas tahapan pilkada harus menerapkan protokol kesehatan serta aturan lain seperti Inpres Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur warga untuk menerapkan protokol kesehatan.

"Oleh karenanya kemarin kami sudah ketemu dengan KPU dan Bawaslu, mengundang juga aparat penegak hukum. Kita sepakati rekan-rekan Bawaslu kita dorong karena ada catatannya 243 daerah yang terjadi pelanggaran dan sedang dilakukan pemeriksaan terhadap siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan," katanya.

Bahtiar menyebut ada berbagai bentuk sanksi yang bisa diberikan terhadap para pelanggar. Mulai dari sanksi administratif berupa teguran, jika tetap terjadi pelanggaran bisa dilanjutkan dengan diproses oleh aparat penegak hukum.

"Taruhlah ini hari pertama kita peringati secara keras taruhlah seperti itu, tapi masih melakukan saja ya harus dipidanakan," pungkasnya.

Halaman

(fas/knv)