Round-Up

Ancaman Sanksi untuk Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Corona

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 08 Sep 2020 21:36 WIB
ilustrasi pilkada serentak 2015
ilustrasi pilkada. (Foto: Ilustrasi oleh Zaki Alfarabi)
Jakarta -

Ratusan pelanggaran protokol kesehatan terjadi saat pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah di Pilkada 2020. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap menjatuhkan sanksi.

Bawaslu mencatat ada 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bapaslon dengan melakukan arak-arakan atau pengumpulan massa.

Ketua Bawaslu RI Abhan menegaskan para bapaslon yang melangggar akan dikenai sanksi administratif hingga ancaman pidana.

Sanksi juga akan dijatuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri bahkan telah menyiapkan beberapa opsi bagi pemenang Pilkada 2020 yang terbukti melanggar protokol kesehatan.

Opsi itu salah satunya sanksi penundaan pelantikan bagi pemenang Pilkada yang melakukan pelanggaran.

Berikut ancaman sanksi untuk calon kepala daerah pelanggar protokol Corona:

Sanksi Administrasi hingga Pidana

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan pelanggar protokol kesehatan COVID-19 dapat dikenai sanksi administratif. Pertama, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal 11 PKPU 6 tahun 2020.

Selain sanksi administrasi, pelanggar protokol kesehatan bisa dikenai sanksi pidana.

Abhan menjelaskan meski dalam UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak diatur ketentuan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan namun Bawaslu memiliki kewenangan untuk melimpahkan pelanggaran yang diatur di luar undang-undang kepemiluan ke pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Artinya apa bahwa yang terkait dengan pidana memang menjadi ranah bagi penyidik kepolisian dan bersama kejaksaan nanti bagaimana menindaklanjuti pelanggaran di UU di luar ketentuan perundang-undangan Pilkada," kata Abhan.

Sementara itu anggota Bawaslu Mohammad Afifuddin mengatakan pihaknya mencatat ada 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan bapaslon dengan melakukan arak-arakan atau pengumpulan massa.

Ia meminta komitmen partai politik dan peserta Pilkada dalam pelaksanaan Pilkada sesuai protokol COVID-19.

Selanjutnya
Halaman
1 2