.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil konser deklarasi bakal pasangan calon (Bapaslon) di Pilkada 2020 yang dihadiri ribuan orang tanpa menaati protokol kesehatan. Jokowi juga mewanti-wanti penggunaan narasi yang mengandung isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada proses pemilihan nanti.
Hal ini disampaikan Jokowi saat rapat terbatas lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak yang disiarkan saluran YouTube Setpres, Selasa (8/9/2020). Jokowi menegaskan penerapan protokol kesehatan pada setiap proses Pilkada tak bisa ditawar.
"Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, tidak ada tawar menawar. Karena saya mengikuti situasi di lapangan masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Misalnya masih ada deklarasi bakal pasangan calon Pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan dan mengundang kerumunan, menghadirkan massa hal seperti ini harus menjadi perhatian kita, dan situasi tidak bisa dibiarkan," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Jokowi mengatakan Pilkada harus tetap dijalankan saat pandemi Corona. Menurut Jokowi, tak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir.
"Sekali lagi tidak bisa dibiarkan, penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena memang kita tidak tahu, negara manupun nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir," katanya.
Jokowi juga meminta agar tak ada penanganan narasi yang merusak kesatuan. Jokowi mewanti-wanti agar tak menggunakan politik identitas dan politik SARA dalam perhelatan Pilkada nanti.
"Kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan kesatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah," ungkapnya.
Tonton video 'Jokowi Minta Demokrasi Tetap Dijaga Jangan Ada Politik SARA di Pilkada 2020':
Berikut pernyataan lengkap Jokowi:
Bismillahhirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, bapak ibu sekalian yang saya hormati.
Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada serentak pada siang hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa perlu saya tegaskan kembali, pertama bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segala-galanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar. Yang kedua keberhasilan kita untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi adalah jika kita berhasil menangani masalah kesehatan, bisa menangani permasalahan pandemi. Oleh karena itu, sekali lagi kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan, tidak ada tawar menawar.
Karena saya mengikuti situasi di lapangan masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Misalnya masih ada deklarasi bakal pasangan calon Pilkada yang menggelar konser yang dihadiri oleh ribuan dan mengundang kerumunan, menghadirkan massa. Hal seperti ini harus menjadi perhatian kita, dan situasi tidak bisa dibiarkan. Sekali lagi tidak bisa dibiarkan, penyelenggaraan Pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena memang kita tidak tahu, negara manapun nggak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir.
Oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan dengan normal baru, dengan cara baru. Dan pada kesempatan ini saya minta kepada semua pihak, kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan dan penegak hukum, kepada seluruh aparat TNI dan Polri, seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan.
Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, saya juga minta agar kualitas demokrasi kita dijaga ditingkatkan, kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang. Oleh sebab itu yang pertama saya minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri tetap terus bersikap netral dan tidak memihak pada pasangan calon tertentu. Dan yang kedua, kita juga tidak membiarkan, jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan kesatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah, dan kita harus mendorong para calon untuk beradu program, kontestasi gagasan, beradu kemampuan untuk menjadi pemimpin daerah. Dan kita juga harus mendorong masyarakat untuk mempelajari track record calon agar daerah memperoleh pemimpin yang baik, yang terbaik.
Yang ketiga saya juga meminta kepada penyelenggara Pilkada untuk bekerja keras menghasilkan proses Pilkada yang berkualitas, netralitas, profesionalitas dan transparansi penyelenggara Pilkada Pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi kita. Sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah serta penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil Pilkada yang kita lakukan.
Terakhir saya mengharapkan dukungan dari para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat serta para aktivis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.
