.webp)
DPRD DKI Jakarta menggelar Sidang Paripurna mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI 2019 oleh Pemprov DKI. Baru saja dibuka, rapat paripurna pun banjir interupsi penolakan dari sejumlah fraksi.
Rapat Paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi. "Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Rapat Paripurna resmi dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Pras di ruang Sidang Paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2020).
Sebelum Rapat Paripurna dilanjutkan ke pembacaan pandangan fraksi, rupanya ada beberapa fraksi yang menolak PA2PBD 2019 yang dilaporkan oleh Pemprov DKI karena dianggap tidak ada transparansi. Fraksi yang menolak adalah PAN, Golkar, NasDem, dan PSI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mewakili pimpinan perempuan dan termuda menolak PA2APBD DKI 2019. Karena nggak ada transparansi. Kita percuma reses kalau tidak ditindaklanjuti," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN, Zita Anjani.
Menurut Zita, serapan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD saat reses kepada Pemprov DKI belum ada yang ditindaklanjuti. "Kita di sini bukan cuma kunker (kunjungan kerja), mohon hargai kami. Kami mempertanyakan hasil reses kami," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco juga mempertanyakan hasil reses yang dilakukan anggota Dewan. Menurutnya, sudah tiga kali reses dilakukan, tapi aspirasi hasil reses belum ada yang ditindaklanjuti Pemprov DKI.
"Belum ada langkah dari eksekutif untuk mengeksekusi reses. Selama tiga kali reses," kata Basri.
Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Hasan Basri Umar juga mempertanyakan hasil reses yang selama ini dilakukan. Dia meminta kejelasan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apakah sudah ada aspirasi hasil reses anggota Dewan yang ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI.
"Karena aspirasi yang disampaikan tidak pernah diakomodir oleh pimpinan maupun eksekutif. Dan kami tidak pernah tahu, kami mendapat aspirasi hasil reses yang disampaikan masyarakat (tidak) diakomodir oleh pimpinan dan Pak Gubernur," ucap Hasan.
Akhirnya, fraksi-fraksi yang menolak pengesahan P2APBD DKI 2019 memutuskan walkout (WO) atau keluar dari ruang Rapat Paripurna. Fraksi yang memutuskan walkout itu adalah Golkar, PAN, NasDem, dan PSI. Mereka memutuskan tidak melanjutkan Rapat Paripurna.
"Golkar menolak PA2APBD, izinkan Golkar walkout," ucap Basri Baco.
Setelah itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, NasDem, dan PSI menyusul dengan keluar dari ruang Rapat Paripurna. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Zita Anjani pun keluar dari ruang sidang.
Setelah itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi tetap melanjutkan Rapat Paripurna tersebut.
"Kita lanjutkan," ucap politikus PDIP itu.
(man/elz)
