.webp)
Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria dikonfirmasi positif tertular COVID-19. Status itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
"Wakil Bupati merupakan orang tanpa gejala," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Indra Rusli di Lubukbasung, Agam, Sumatera Barat, Senin (7/9/2020), seperti dilansir Antara.
Dinas Kesehatan, menurut dia, sudah menurunkan tim untuk melacak orang-orang yang pernah kontak dengan Wakil Bupati Agam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, pada Senin pagi, dinas kesehatan sudah memeriksa 12 orang yang pernah melakukan kontak dengan Trinda, termasuk anggota keluarga, sopir, ajudan, dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja.
"Sampel tes usap tersebut akan dikirim ke Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas," kata Indra.
Dia mengimbau warga yang melakukan kontak dengan Farhan Satria agar segera memeriksakan diri ke puskesmas dan menjalankan prosedur isolasi mandiri di rumah.
Trinda mendaftar untuk mengikuti pemilihan bupati ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada Minggu sore (6/9).
"Saya telah melakukan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk melakukan tes usap bagi seluruh jajaran KPU, Polres, wartawan, dan lainnya," kata Ketua KPU Agam Riko Antoni, yang mengaku tidak melakukan kontak fisik dengan Trinda.
Dia menambahkan, KPU Agam telah menerapkan protokoler kesehatan dalam acara penyerahan berkas calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati, termasuk membatasi jumlah orang yang hadir dalam acara.
Baca juga: PDIP Sumbar Pastikan Tak Ikut Pilgub 2020 |
Acara itu hanya boleh dihadiri oleh pasangan calon, pemimpin partai pengusung, komisioner KPU, petugas Bawaslu, dan petugas terkait lain. Semua yang menghadiri acara juga diwajibkan mencuci tangan dan memakai masker.
Karena dinyatakan positif COVID-19, pemeriksaan kesehatan pada Trinda selaku calon peserta pemilihan kepala daerah diundur sampai yang bersangkutan sehat kembali.
