Kemendagri mengapresiasi bakal pasangan calon (bapaslon) bupati dan wakil bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dan Suaib Mansur (BISA) karena surat terbuka untuk menaati protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU Luwu Utara. Bapasalon Indah-Suaib dinilai antisipatif dalam mendukung protokol kesehatan.
Bapaslon Indah-Suaib membuat surat terbuka kepada segenap tim pemenangan, relawan, simpatisan serta kerabat dan keluarga untuk tidak melakukan arak-arakan dan pengerahan massa saat pendaftaran paslon.
"Saat ini seperti yang sama-sama kita ketahui, Luwu Utara baru saja dilanda musibah, Kampung kita tercinta tengah berduka akibat banjir bandang yang menimpa sebagian keluarga. Sementara itu pula, pandemi COVID-19 yang sementara mewabah, juga merupakan hal yang mesti menjadi perhatian kita bersama," demikian surat terbuka dari Tim Pemenangan paslon yang didukung oleh PDPIP, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat dan PPP itu.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan langkah tim pemenangan Bapaslon Indah-Suaib menjadi contoh positif yang layak diapresiasi.
"Ini adalah contoh paslon yang positif dan antisipatif dalam mendukung protokol kesehatan COVID-19 dalam proses Pilkada. Contoh-contoh baik seperti ini harus kita dorong," kata Kastorius Sinaga, dalam keterangan, Minggu (6/09/2020).
Menurut Kastorius, masih banyak paslon yang belum menaati protokol kesehatan aman COVID-19 dalam tahapan-tahapan Pilkada 2020, termasuk pada proses pendaftaran paslon yang mulai dilaksanakan pada Jumat (05/09) kemarin.
Lebih lanjut, Kastorius menuturkan, Mendagri Tito Karnavian telah melayangkan teguran kepada sejumlah bapaslon yang melanggar protokol tersebut. Di antaranya adalah calon petahana Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Arhawi.
Arhawi mendapat teguran karena menggelar acara deklarasi sebagai bakal calon kepala daerah Pilkada Serentak 2020 dengan mengundang ribuan orang, Minggu (9/8). Mendagri membuat teguran lewat surat bernomor 302/4364/OTDA. Surat dikirimkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi.
Calon yang didukung oleh Partai Golkar ini dinilai tak patuh terhadap pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Pasal itu mewajibkan kepala daerah untuk mematuhi aturan perundang-undangan.
Simak juga video 'Ada Konvoi di Pendaftaran Paslon Pilkada, Mendagri: Kurang Sosialisasi':
