.webp)
Pernyataan Puan Maharani soal 'semoga Sumbar dukung negara Pancasila' berujung panjang. Terbaru, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni disebut mengembalikan dukungan PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pilgub Sumatera Barat 2020.
Ucapan Puan yang menjadi polemik itu disampaikan saat pengumuman cagub-cawagub Sumbar yang didukung oleh PDIP. Dalam momen tersebut, Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP ini menyampaikan harapan agar Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
"Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka!" kata Puan, Rabu (2/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila," pinta Ketua DPR itu.
Pernyataan Puan bergulir bak bola salju. Sejumlah tokoh Sumbar menyatakan keberatan dan mengkritik apa yang disampikan putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.
Kabar terkini, pasangan yang mendapat rekomendasi PDIP, Mulyadi-Ali Mukhni mengambil sikap atas pernyataan Puan. Mulyadi-Ali disebut mengembalikan dukungan dari PDIP. Pasangan yang saat ini masing-masing menjabat sebagai anggota DPR RI dan Bupati Padang Pariaman itu mengaku kecewa atas pernyataan yang dilontarkan Puan.
"Ya kami sudah sepakati bersama Pak Mulyadi, kita kembalikan SK dukungan dari PDIP. Jadi Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN. (Dukungan) PDIP kami kembalikan lagi," kata Ali Mukhni dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (5/9/2020).
Demokrat dan PAN sebenarnya sudah cukup untuk mengusung Mulyadi-Ali. Kedua partai memiliki masing-masing 10 kursi di DPRD Sumbar. Jumlah tersebut berada jauh di atas syarat untuk mengusung pasangan calon yang minimal 13 kursi.
Ali Mukhni mengakui langkah tersebut diambil akibat banyaknya desakan dari masyarakat Sumatera Barat, baik yang di kampung maupun di perantauan, yang merasa kecewa atas pernyataan Puan.
"Memang banyak tokoh masyarakat Minang yang telepon saya menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan," terang Ali.
 Bakal cagub-cawagub Sumbar Mulyadi dan Ali Mukhni. (Foto: dok.ist). |
Rupanya, keputusan pengembalian dukungan PDIP merupakan dorongan dari elite Demokrat. Adalah Deputi Isu dan Narasi Badan Komunikasi Stategis DPP Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana yang memberikan saran kepada Mulyadi.
"Saya tadi baru telponan dengan cagub Sumbar @irhmulyadi dan saya sarankan untuk mengembalikan dukungan dari PDIP. Prinsipnya dia setuju dengan saran saya," tulis Panca di Twitter seperti dilihat detikcom pada Sabtu (5/9/2020).
Mulyadi yang merupakan Ketua DPD Demokrat Sumbar itu belum angkat bicara mengenai hal ini. Namun PDIP mempersilakan apabila Mulyadi-Ali memutuskan mengembalikan dukungan.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Bambang Wuryanto mengungkap belum ada komunikasi dari Mulyadi terkait pengembalian rekomendasi. Ia juga menyebut pernyataan Puan soal 'semoga Sumbar dukung negara Pancasila' bukan untuk merendahkan warga Sumbar, melainkan sebuah harapan.
"Sampai hari ini saya belum menerima. Ini kan baru statement. Lagi-lagi statement ini kan membuat persepsi banyak orang," ucap Bambang Wuryanto, Sabtu (5/9).
"Mbak Puan punya persepsi, dipersepsikan merendahkan warga Sumatera Barat tidak pancasilais. Yang benar adalah, berharap Sumbar lebih Pancasilais, kan gitu. Sekarang ini masalah persepsi, tapi diadili. Ini kan nggak bener," sebut Bambang.
Tonton video 'Buntut Ucapan Puan, Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan Rekomendasi PDIP':
Soal apakah Mulyadi benar-benar jadi mengembalikan rekomendasi dukungan, Bambang menyerahkannya kepada politikus Partai Demokrat itu. Ia kemudian mengingatkan kembali soal maksud dan tujuan pernyataan Puan Maharani.
"Jadi kalau sikap Pak Mulyadi mau mengembalikan rekom gara-gara statement ini, ya monggo, itu pilihan bagi Pak Mulyadi. Tetapi kalau kita seorang nasionalis, boleh toh ngomong seperti itu," kata Bambang.
"Kalau kemudian karena persepsi ini diadili ya monggo saja, nggak ada masalah. Itu bagi saya sebagai Ketua Pemenangan Pemilu, nggak ada masalah," lanjut Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu.
Bambang tak mau berandai-andai apakah Mulyadi akan benar-benar mengembalikan rekomendasi dukungan kepada PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih ini Bambang tak mau berandai-andai apakah Mulyadi akan benar-benar mengembalikan rekomendasi dukungan kepada PDIP. Partai pimpinan Ketum Megawati Soekarnoputri itu menunggu langkah Mulyadi.
"Nanti persepsi lagi. Jadi pada intinya terserah pada Pak Mulyadi, monggo Pak Mulyadi, itu kan otoritas di sana. Soal konsekuensi itu pertimbangan Pak Mulyadi. Tapi intinya adalah statement Mbak Puan, ini kan buah dinamika dari kontradiksi statement Mbak Puan, berdinamika soal rekom, itu aja kok," tutur Bambang.
Soal keputusan Mulyadi didorong oleh Cipta Panca Laksana, Bambang tak mau berbicara jauh. Ia hanya mengingatkan soal keteguhan pasangan calon, dalam hal ini adalah Mulyadi-Ali.
"Ya monggo saja, mau saran siapa pun, sikap keteguhan ada di paslon. Paslon teguh nggak?" tukasnya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief angkat bicara terkait polemik pengembalian SK Dukungan dari PDIP ke Mulyadi. Menurutnya, hingga saat ini dukungan dari PDIP baru sebatas lisan saja sehingga tak perlu ada yang dikembalikan.
"Soal Pilgub Sumbar, dukungan PDIP baru lisan, belum B1KWK. Jadi tidak benar ada pengembalian SK. Karena baru dukungan lisan," ungkap Andi Arief kepada wartawan, Sabtu (5/9).
Meski ada dinamika di Pilgub Sumbar, Andi Arief menyatakan hubungan Demokrat dengan PDIP tetap baik-baik saja. Demokrat dan PDIP berkoalisi di beberapa daerah pada Pilkada 2020 ini.
"Penjelasan soal Pilkada Sumbar: hubungan Demokrat dan PDIP harmonis, ada hampir 40 pilkada se-Indonesia yang bekerja sama," tegas Andi Arief.
