.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkit kembali ucapannya soal malaikat yang bisa berubah menjadi iblis jika sistem pemilihan umum dilakukan secara langsung. Ucapan tersebut pernah dilontarkan Mahfud saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud saat itu sempat tidak mendukung sistem pemilihan umum secara langsung. Bahkan dia juga sempat menginginkan agar sistem tersebut diubah.
"Di antara pidato saya sebagai Ketua MK yang menangani ratusan kasus sengketa pilkada saat itu, saya mengatakan begini, sistem ini harus diubah. Karena, kalau sistemnya masih seperti ini, malaikat pun masuk ke dalam sistem seperti ini, akan menjadi iblis. Itu pidato saya dalam konteks pilkada langsung pada waktu itu," kata Mahfud saat membuka diskusi bertajuk 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal' yang disiarkan secara daring, Sabtu (5/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahfud menegaskan tidak ambil pusing terkait ucapan tersebut apabila viral kembali. Namun dia kembali menegaskan ucapan tersebut tidak dilontarkan saat ini, melainkan pada 2012.
"Kalau sekarang itu diviralkan seakan-akan pemerintah yang sekarang itu iblis, terserah saja. Tapi itu saya katakan di tahun 2012 dan itu ada jejak digitalnya. Misalnya saya mengatakan itu dimana dan itu ada," tuturnya.
Lebih lanjut Mahfud menyampaikan ucapan malaikat bisa menjadi iblis terlontar karena modal yang harus dikeluarkan calon kandidat cukup besar dengan sistem pemilihan langsung. Dia menyebut sistem tersebut dapat menimbulkan politik uang atau money politics.
"Kalau sistemnya seperti ini, malaikat pun jadi iblis karena malaikat pun jadi kepala daerah tuh bisa jadi iblis karena modalnya besar, money politics-nya luar biasa," ujarnya.
Menurut Mahfud, gaji kepala daerah lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan saat mencalonkan diri. Sehingga pada saat itu, Mahfud menyimpulkan sistem pemilihan umum harus dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
"Gaji kepala daerah kira-kira Rp 6-Rp 7 juta, jadi kepala daerah puluhan miliar, ratusan miliar, dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu kesimpulannya kita harus mengembalikan pilkada itu ke pemilihan di DPRD," imbuhnya.
(idh/idh)
