Mahfud Md Ungkap Sulitnya Wujudkan Peradilan Khusus Pilkada

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Sabtu, 05 Sep 2020 16:37 WIB
Butet Kartaredjasa Curhat soal Seniman yang Ingin Karyanya Dihargai Negara
Mahfud Md (Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom)
Jakarta -

Menko Polhukam, Mahfud Md mengatakan peradilan Pilkada sampai dengan saat ini tidak bisa diwujudkan. Mahfud menyebut perlu adanya kajian mendalam apakah peradilan khusus ini dibentuk atau tidak.

"Bagaimana dengan peradilan Pilkada? Di dalam Undang-Undang, Perpu yang dibuat pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bahwa peradilan Pilkada itu tidak ke MK, tapi harus peradilan khusus. Tetapi ketika ditanya di dalam sistem, peradilan mana ini akan diletakkan peradilan khusus Pilkada, ini ndak bisa menjawab. Sehingga sampai sekarang ini tidak bisa diwujudkan peradilan Pilkada itu," kata Mahfud saat membuka diskusi bertajuk Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal yang disiarkan secara daring, Sabtu (5/9/2020).

Mahfud mengatakan saat ini peradilan pemilu dilakukan di MK. Mahfud menyebut hingga saat ini tidak ada pengadilan khusus yang menangani sengketa Pilkada.

"Ndak ada yang jawab mau diletakkan di mana. Kalau Pemilu mestinya di MK, MK itu satu ndak ada peradilan khusus macem-macem peradilan khusus Pilkada yang terlepas dari MK. Tapi kalau ke Mahkamah Agung ndak ada itu peradilan khusus Pilkada. Mau diletakkan di mana coba gitu," tuturnya.

Sehingga dikatakan Mahfud, berdasarkan hasil kesepakatan, untuk sementara sengketa Pilkada diadili di MK paling lambat sampai 7 tahun mendatang. Menurut Mahfud masih ada waktu panjang untuk menentukan apakah peradilan khusus Pilkada diperlukan atau tetap diadili di MK.

"Akhirnya apa? Disepakati sudah sekarang Pilkada ini tetap diadili dulu di Mahkamah Konstitusi sampai selambat lambatnya tahun 2027. Tahun 2027 seperti apa wujudnya nah nanti kita bicarakan lagi sekarang masih 2020 jadi Belanda masih jauh kita masih bisa berfikir panjang apakah betul perlu ada peradilan khusus Pilkada atau tetap kembalikan saja ke MK atau apa. Nanti ini yang harus diletakkan di dalam kerangka sistem peradilan nasional kita," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pada 2017 lalu Ketua MK pada saat itu adalah Arief Hidayat dan Ketua MA Hatta Ali mengusulkan pembentukan lembaga peradilan baru untuk penanganan sengketa Pilkada. Arief mengatakan MK tidak berwenang menangani permasalahan Pilkada, sehingga perlu dibentuk badan peradilan khusus untuk menanganinya.

"Kita mengatakan masalah Pilkada bukan kewenangan MK sehingga harus ditangani badan peradilan khusus. Itu putusan MK," ujar Ketua MK Arief Hidayat seusai acara diskusi publik 'MK Mendengar' di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).

Sebagaimana diatur UU Pilkada dalam revisi UU 1/2010, MK mendapatkan amanat untuk menangani sengketa Pilkada. Hal ini berlaku selama belum dibentuknya badan peradilan khusus untuk sengketa pilkada. Aturan penyelesaian sengketa Pilkada oleh lembaga peradilan khusus telah diatur dalam Pasal 157 ayat 1, 2, dan 3 UU Pilkada.

Tonton juga 'Mahfud MD Akui Politik Uang Tak Mungkin Dihindari':

[Gambas:Video 20detik]

(lir/lir)