Mahfud Ungkap Beda Politik Uang di Pilkada Langsung dengan Lewat DPRD

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Sabtu, 05 Sep 2020 14:57 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud Md (Faiq Azmi/detikcom)
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyinggung soal money politics atau politik uang dalam pilkada. Mahfud mengatakan, dalam pilkada langsung, politik uang diberikan secara eceran ke rakyat.

"Apakah di dalam pilkada itu ada money politics? Selalu ada. Ketika kita bicara kembali saja ke DPRD seperti dulu, money politics-nya ada ketika sedang pemilihan langsung waktu itu, ada. Saya waktu itu mengatakan, bahkan saya tulis di suatu putusan MK. Sama saja sebenarnya money politics. Kalau pilihan langsung kepada rakyat, itu money politics-nya eceran. Kalau (pemilihan) lewat DPRD, itu borongan kita bayar ke partai, selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang, ya bayar ke botoh-botoh, kepada rakyat pakai amplop satu-satu, sama," kata Mahfud saat membuka diskusi bertajuk 'Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal' yang disiarkan secara daring, Sabtu (5/9/202).

"Ada money politics-nya, tinggal kita mau eceran apa borongan, kan begitu. Sama-sama tidak bisa dihindari pada waktu itu," lanjutnya.

Mahfud menuturkan, ada nilai-nilai positif yang dapat diambil dengan diselenggarakannya pilkada secara langsung. Salah satunya koalisi partai politik (parpol) yang tidak lagi berjalan linier.

"Tetapi dengan pemilihan secara langsung ini, tentu ada nilai-nilai positifnya juga. Misalnya kalau kita lihat sekarang tidak ada koalisi parpol yang linier dari pusat sampai ke daerah, misalnya PAN dengan PKS itu di atas tidak cocok, di daerah tertentu bergabung. Demokrat dengan PAN di pusat tidak cocok, di bawah bergabung. PDIP dengan PKS di daerah tertentu bergabung juga itu bagus," tuturnya.

Dengan demikian, dikatakan Mahfud, tidak ada lagi koalisi maupun oposisi parpol yang permanen. Selain itu, Mahfud menilai tidak ada lagi pengelompokan ideologi antarpartai koalisi.

"Jadi tidak ada satu koalisi atau oposisi permanen, terutama tidak ada lagi pengelompokan ideologis, yang satu Islam, yang satu sekuler, yang satu nasionalis, tidak ada sekarang. Semuanya bercampur di dalam pilkada. Ini yang penting ingin menang semua, semua ingin menyatakan bahwa gubernur, wali kota ini saya dulu yang mencalonkan. Kan gitu. Oleh sebab itu, itu bagus bagi perkembangan ideologi kita, tidak ada lagi kotak-kotak ideologis yang sekarang dipertentangkan," ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud mengatakan, kemungkinan pengelompokan ideologi hanya terjadi pada saat pemilihan presiden (pilpres). Namun, setelahnya, semua akan selesai dan berakhir dengan sendirinya.

"Kotak-kotak ideologis itu mungkin akan terjadi pada pilpres saja dan itu selesai begitu saja. Jadi yang kalah mau bergabung atau yang menang mau menarik yang kalah. Ya itu seperti yang sekarang ini, kotak ideologis ya itu ada di luar, tidak ada di saluran-saluran resmi yang menjadi tempat pertarungan formal untuk memutuskan sesuatu berdasar perbedaan atau adu kekuatan ideologi ini," imbuhnya.

(idh/idh)