.webp)
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan anggota MPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Neng Eem Marhamah Zulfa dan Cucun Ahmad Syamsurijal menggelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kepada warga Sukanegara Kabupaten Cianjur. Di hadapan ratusan peserta, Jazilul mengungkapkan rasa senangnya karena bisa hadir di tengah mereka.
Kedatangannya juga disambut antusias dengan kesenian tradisional Sisingaan. Bahkan, Jazilul dan Cucun diarak serta dinaikkan Sisingaan menuju ke panggung tempat sosialisasi.
"Apalagi berada di bawah pohon-pohon pinus dengan hawa yang adem," ujar pria yang akrab disapa Gus Jazil dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami datang ke sini untuk melakukan sosialisasi dan menguatkan 4 Pilar," imbuhnya.
Hal ini ia sampaikan dalam Sosialisasi 4 Pilar yang digelar di Wana Wisata Alam, d'Reungit Forest, Cianjur, Jawa Barat, pada Kamis (3/9). Dalam acara tersebut, Gus Jazil juga menjelaskan tentang rukun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara layaknya Rukun Islam dan Rukun Iman dalam Islam.
"Rukun dalam berbangsa dan bernegara adalah 4 Pilar," ucapnya.
"Semua warga negara harus tahu rukun yang ini," tambahnya.
Gus Jazil mengatakan terciptanya Pancasila sebagai dasar negara juga turut melibatkan peran dari para tokoh ummat Islam, seperti halnya pada sila pertama. Menurutnya, jika tidak percaya kepada Tuhan maka disebut bertentangan dengan Pancasila.
"Sila I merupakan bukti hadirnya tokoh umat Islam dalam menciptakan Pancasila," tuturnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh warga negara harus mengacu pada UUD NRI Tahun 1945. Tata laku dalam bermasyarakat diatur dalam konstitusi dan peraturan perundangan-undangan di bawah UUD. Mulai dari soal perkawinan, pendidikan, berpolitik, semua ada undang-undangnya.
"Namun semua aturan harus tunduk pada UUD," paparnya.
Pria asal Pulau Bawean ini juga menambahkan sebagai bangsa yang besar, Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud hingga Rote yang memiliki keragaman.
"Di sekujur wilayah Indonesia berdiam penduduk yang memiliki ragam agama, budaya, bahasa, dan keragaman lainnya," katanya.
Gus Jazil mengatakan sangat penting jika keragaman ini dipersatukan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika.
"Paling penting keragaman yang ada hidup di bawah NKRI," tegasnya.
"Keragaman yang ada diikat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika," tambahnya.
Oleh karena itu, alumni PMII ini menjelaskan dasar dan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara agar bisa diterapkan oleh masyarakat. Menurutnya, Bangsa Indonesia merdeka mempunyai tujuan untuk melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.
"Nah tugas MPR adalah memastikan masyarakat mengerti dan melaksanakan 4 Pilar," ujarnya.
Gus Jazil juga menyebut maju tidaknya suatu wilayah tergantung pada pemimpinnya. Baginya, memimpin bukan hanya soal kemampuan, namun juga soal keberpihakan pada rakyat.
"Semua bisa memimpin namun yang paling penting adalah keberpihakannya kepada rakyat," tegasnya.
Adapun Jazilul mencontohkan keberpihakan melalui pengesahan UU Tentang Desa. Menurutnya, adanya undang-undang tersebut membuat desa mendapat perhatian dan anggaran dari APBN. Demikian juga dengan disahkannya UU Tentang Pesantren yang membuat pemerintah serius dalam membantu dan mendorong kemajuan pendidikan pesantren.
"Pesantren akhirnya mendapat akses untuk mendapat alokasi anggaran," jelasnya.
Terkait hal ini, Jazilul juga menyampaikan keinginannya untuk memberdayakan desa dan pesantren. Dengan memajukan pesantren maka masyarakat yang berada di desa-desa bisa menjadi cerdas dan selanjutnya akan terwujud kemakmuran.
"Di Cianjur kan banyak pesantren," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Jazil juga menjelaskan meski masyarakat tinggal di desa, gunung, hutan, dan pesisir namun mereka berhak untuk mendapat akses terhadap alokasi anggaran.
"Masyarakat kota dan desa memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam akses alokasi anggaran," paparnya.
Ia menambahkan baik masyarakat yang tinggal di kota maupun desa mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Menurutnya, yang membedakan hanyalah soal pembagian tugas.
"Perbedaannya hanya soal berbagi tugas," ujarnya.
Namun, Gus Jazil memaparkan dalam pembagian tugas harus tetap adil. Bila tidak terjadi kemakmuran yang sama atau merata maka hal yang demikian akan bertentangan dengan sila kelima Pancasila.
"Kalau berbagi tugas maka semua harus sama-sama enak," pungkasnya.
(prf/ega)
