HNW Minta Kemenag Tambah Realokasi Anggaran untuk Internet & Pulsa

Inkana Putri - detikNews
Sabtu, 05 Sep 2020 10:26 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Kementerian Agama untuk meningkatkan realokasi anggaran ke subsidi internet dan pulsa bagi peserta didik dan pendidik di lingkungan Kementerian Agama. Menurutnya, hal ini perlu diupayakan sebagai dukungan dalam menghadapi dampak COVID-19 sebagaimana yang dilakukan Kemendikbud yang merealokasi anggaran subsidi kuota internet senilai Rp 9 triliun dan Rp 1,7 triliun untuk tambahan tunjangan profesi.

Ia mengatakan rencana realokasi anggaran Kemenag Rp 1,5 Triliun yang disampaikan Menteri Agama masih sangat mungkin ditambah.

"Rencana realokasi anggaran Kemenag yang hanya Rp 1,5 triliun, itu pun sudah termasuk efisiensi anggaran haji, masih sangat kecil. Di saat yang sama, kita harus dorong subsidi kuota untuk pelajar, guru, mahasiswa, dan dosen yang tentu membutuhkan alokasi dana besar. Mereka terdampak akibat COVID-19 juga, sebagaimana para siswa, mahasiswa, guru dan dosen di lingkungan Kemendikbud, yang mendapatkan anggaran subsidi internet senilai Rp 9 triliun. Menteri Agama harus perjuangkan keadilan anggaran pendidikan ini", ujar HNW dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2020)

Hal ini ia sampaikan usai rapat kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Kemenag di Jakarta, Rabu (2/9). Dalam rapat tersebut, HNW juga menyebut anggaran yang tidak terealisasi oleh Kementerian Agama tanpa COVID-19 selalu di atas Rp 2 triliun. Pada 2019 angkanya mencapai Rp 2,5 triliun, dan pada 2018 mencapai hampir Rp 5 triliun, sedangkan dalam kondisi pandemi, serapannya semakin rendah.

Adapun hal tersebut bisa dilihat selama semester I 2020, anggaran yang terealisasi baru mencapai 38% dari total anggaran Kemenag. HNW juga menjelaskan Kemenag seharusnya memiliki tambahan surplus dari anggaran haji yang besarnya Rp 1,5 triliun karena tidak ada pemberangkatan haji tahun ini dan sebagian biaya haji yang sudah dikeluarkan telah dibebankan kepada BPKH.

"Realisasi belanja Kemenag harus ditingkatkan di kuartal III untuk cegah resesi, melalui peningkatan realokasi untuk belanja barang non-operasional yang memberikan kebermanfaatan langsung pada masyarakat", tegasnya.

Menurutnya, Kemenag tidak justru kejar tayang penyerapan di akhir tahun dan sebaiknya meningkatkan realokasi di kuartal III untuk bansos dan tunjangan non-pegawai, serta pemberian subsidi internet/pulsa bagi pendidik dan peserta didik di lingkungan Kemenag. HNW menjelaskan peningkatan realokasi untuk bansos, tunjangan, dan berbagai bentuk subsidi di kuartal III penting dilakukan oleh Kemenag sebagai salah satu upaya untuk mencegah Indonesia jatuh dalam resesi.

Sebagai informasi, Kemenag menyampaikan rencana realokasi anggaran Rp 1,5 triliun dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR-RI. HNW meminta Kemenag meningkatkan nilai realokasi tersebut dan fokus membantu masyarakat, serta meninggalkan wacana yang menimbulkan kegaduhan seperti sertifikasi dai, yang ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat dan tidak ada dalam rencana kerja prioritas Kemenag.

(prf/ega)