ADVERTISEMENT

Jokowi Minta Kepala Daerah Jalankan Inpres Protokol COVID dengan Prinsip HAM

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 04 Sep 2020 18:58 WIB
Jubir Presiden Joko Widodo (Jokowi) bidang sosial Angkie Yudistia
Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bidang Sosial, Angkie Yudistia. (Foto: Andhika Prasetya/detikcom)
Jakarta -

Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bidang Sosial, Angkie Yudistia menjelaskan maksud diterbitkannya Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Angkie menyebut instruksi Jokowi itu agar warga patuh dalam mencegah penyebaran Corona.

"Instruksi tersebut ditujukan pada sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga serta Gubernur, Bupati dan Walikota agar bersama-sama melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19," ujar Angkie dalam keterangannya, Jumat (4/9/2020).

Angkie juga menyebut dalam inpres itu, Jokowi menginstruksikan agar kepala daerah menyusun aturan yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM). Namun tetap memperhatikan penegakan hukum.

"Presiden juga menginstruksikan agar para kepala daerah menyusun petunjuk pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memperhatikan betul bahwa pengawasan dilakukan dalam koridor penegakan disiplin, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat," terangnya.

Jokowi, kata Angkie terus mengampanyekan soal taat protokol kesehatan. Penggunaan masker, jaga jarak, hingga cuci tangan terus digalakan untuk dilakukan setiap aktivitas masyarakat.

"Rajin mencuci tangan di setiap aktivitas dalam situasi adaptasi kebiasaan baru," kata Angkie.

Untuk diketahui Inpres itu diteken Jokowi pada 4 Agustus 2020. Instruksi ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, para gubernur dan kepala daerah.

(idn/dkp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT