Menko Polhukam Mahfud Md menyebut demokrasi pastinya memunculkan sikap beragam di tengah masyarakat. Pemerintah juga sering dianggap salah setiap kali mengeluarkan kebijakan, namun Mahfud tak mempermasalahkannya.
"Saya sering mengistilahkan bagi pemerintah atau bagi saya sebagai pejabat pemerintah, saya sering mengatakan begini, demokrasi yang bekembang ini bagi pemerintah adalah demokrasi serba salah. Kenapa, karena setiap apa yang dilakukan pemerintah selalu dianggap salah oleh kelompok tertentu, dan itu tidak apa-apa, itu bagian dari demokrasi," kata Mahfud, dalam diskusi yang bertajuk Ironi Ruang Publik di Masa Pandemi COVID-19 yang disiarkan di YouTube Erasmus Huis Kedutaan Belanda, Jumat (4/9/2020).
Menurut Mahfud, demokrasi memberikan ruang bagi publik untuk menyatakan pendapatnya. Salah satunya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan atau pernyataan pasti ada pihak yang tidak setuju dan mengkritik pemerintah.
"Ketika pemerintah melakukan sesuatu, salah, kata yang satunya ramai di ruang publik. Ketika pemerintah berpindah haluan, salah, kata yang satunya lagi. Sehingga saya katakan ini demokrasi serba salah," ujarnya.
Ia mengatakan justru banyaknya pertentangan pendapat merupakan konsekuensi dari demokrasi, masyarakat punya hak masing-masing untuk berpendapat. Meski demikian ia menyebut bangsa Indonesia harus tetap konsisten menjaga demokrasi agar Indonesia tetap bersatu sesuai amanat UUD.
"Oleh sebab itu pemerintah harus tetap yah, pada keputusannya, pada tugasnya untuk membawa atau memimpin pemerintahan di dalam negara ini, agar negara ini selamat tetap dalam suasana demokrasi," ujarnya.
"Cobalah Saudara lihat, setiap hari kalau pemerintah mengeluarkan pengumuman apa kebijakan apa, ada saja yang mengatakan wah itu salah, bahkan ada yang sangat kasar ini pemerintah bodoh, yang satu bilang itu tepat. Tetapi supaya diingat juga ditengah-tengah masyarakat terjadi kontroversi yang sama antar masyarakat itu sendiri itu sebagai konsekuensi aja dari demokrasi," imbuhnya.
Tak hanya itu, Mahfud menyampaikan bangsa Indonesia juga harus mengupayakan agar demokrasi dan integrasi atau persatuan berjalan beriringan. Hal itu untuk mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan bangsa.
"Tetapi juga kita terhindar dari perpecahan di mana sebuah negara bagian-bagiannya memisahkan diri atas nama ikatan primordial seperti Pakistan yang memisahkan diri dari India, yang kemudian Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan yang dulunya itu merupakan sebuah kawasan hindustan raya, pecah, karena tak mampu mengelola demokrasi yang berbenturan dengan keperluan integrasi ini," ujarnya.
"Tugas kita sekarang adalah bagimana kita membawa negara ini dimana demokrasi ini tetap tumbuh karena demokrasi adalah komitmen yang didasarkan pendirian para peninggi negara kita itu bahwa asas sistem itu yang terbaik demokrasi," imbuhnya.
Tonton juga video 'Mahfud Md: Objektif Saja, Kita Diambang Resesi':
