Ini Kata Pimpinan KPK soal Perpres Bisa Ambil Alih Kasus di Kejagung-Polri

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 03 Sep 2020 18:18 WIB
Komisi III DPR hari ini memulai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan KPK. Salah satu yang diuji adalah Nurul Ghufron.
Nurul Ghufron (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan perpres yang mengatur agar KPK bisa mengambil alih kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejagung-Polri. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menilai perpres itu merupakan implementasi dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Jadi perpres itu adalah implementasi dari mandat pasal 10 ayat 2 bahwa KPK dalam rangka melakukan supervisi itu berhak melakukan pengawasan penelitian penelaahan. Ayat 2-nya katakan bahwa tindakan supervisi yang dimaksud ayat 1 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan perpres." kata Nurul Ghufron di gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (3/9/2020).

Ghufron mengatakan perpres itu sudah dibahas oleh KPK, Kejagung, Polri dan Kemenkumham. Ia menjelaskan, dalam perpres itu, KPK dimungkinkan untuk mengambil alih perkara korupsi yang berlarut-larut yang bahkan dinilai melindungi koruptor itu sendiri.

"Salah satu poinnya akhir dari supervisi itu memungkinkan KPK dalam hal ditentukan dalam pasal 10a misalnya tindak pidana korupsi berlarut-larut yang tidak bisa dipertanggungjawabkan prosesnya ternyata misalnya dilaksanakan untuk melindungi koruptor itu memungkinkan untuk diambil alih," ujarnya.

Lebih jauh, Ghufron menjelaskan, tahapan-tahapan proses pengambilalihan perkara korupsi yang nantinya diatur dalam perpres itu. Menurutnya, KPK nanti akan melakukan pengawasan dan monitoring setiap perkara korupsi yang ditangani oleh Kejagung dan Polri. Ia menambahkan, jika nantinya dalam proses pengawasan dan monitoring ditemukan kejanggalan, KPK akan melakukan penelitian hingga terlibat dalam proses gelar pekara.

"Pengawasan kepada siapa? kepada siapapun penegak hukum yang sedang melakukan pemeriksaan tindak pidana korupsi itu kami awasi, monitor menggunakan apa mekanisme. Kan kita sudah ada koordinasi melalui e-SPDP misalnya hari ini Polda X melaporkan telah melakukan penyidikan, kami memantau sudah berapa bulan kemudian siapa saja yang sudah ditersangkakan dalam proses. Kalau sudah 6 bulan, sudah 1 tahun, kami melihat ini kok mandek, maka kami bisa kemudian menindaklanjuti dengan penelitian. Kalau dari penelitian ada hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, kami undang untuk kemudian melakukan penelaahan bersama-sama, eskpos di KPK," tutur Ghufron.

Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan Presiden Jokowi akan mengeluarkan perpres terkait pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Di perpres itu nanti diatur agar KPK bisa mengambil alih kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejagung-Polri.

"Jadi tadi ada kesepakatan atau kesamaan pandangan, tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambilalihan perkara pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan oleh Polri. Perkara pidana khusus korupsi yang bisa diambil alih oleh KPK, jadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK itu berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri dalam rangka supervisi," ujar Mahfud Md, Rabu (2/9).

(ibh/idn)