.webp)
Pemprov DKI Jakarta mencermati masukan dari pemerintah pusat yang meminta ganjil genap dievaluasi. Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi bersama jajaran Dishub dan Polda Metro Jaya.
"Tentu apa yang jadi perhatian Pak Doni (Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo -red) akan kita perhatikan, akan kita evaluasi dengan Dishub dan juga Polda Metro Jaya. Prinsipnya semua yang diambil selalu kita diskusikan, juga akan kita perhatikan juga saran dari Pak Doni," ujar Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2020).
Riza menerangkan, kebijakan ganjil genap diterapkan di masa pandemi Corona itu bertujuan untuk membatasi orang keluar rumah. Bukan untuk memindahkan pengguna mobil ke angkutan umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ganjil genap dulu kan sebelum pandemi untuk membatasi kepadatan. Kedua, selama pandemi kita tiadakan, di PSBB Transisi, (ganjil genap) berlakukan kembali di awal Agustus untuk selain mengurangi kemacetan, juga untuk membatasi keluar rumah. Biar orang mengatur, 'oh mobil saya ganjil, ya sudah'. Untuk mengatur orang yang keluar acara belanja, bertemu teman-teman," ucap Riza.
Riza mengatakan, saat ini jumlah penumpang di transportasi umum meningkat sebesar 3,5 persen. Menurutnya, peningkatan itu harus dikaji terlebih dahulu apakah disebabkan karena adanya kebijakan ganjil genap atau bukan.
"Terkait dengan meningkatnya 3,5 persen orang yang beralih ke (transportasi) umum kita cek, apakah betul karena ganjil genap. Karena kalau mau jujur kan yang naik kendaraan kan berkurang, karena tidak bekerja, karena WFH, kita tahu kan yang kerja berkurang disebabkan di PHK, bekerja dari rumah, nggak keluar. Bisa saja ada peningkatan karena ada yang kembali kerja, ada keperluan, kita cek apakah ada korelasinya," katanya.
Doni Monardo sebelumnya meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kembali kebijakan ganjil genap di masa pandemi virus Corona. Pasalnya, mayoritas pasien yang dirawat di RSD Wisma Atlet disebut Doni terpapar di transportasi umum.
Hal itu disampaikan Doni dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR, Rabu (3/9). Doni awalnya mengungkapkan 62 persen pasien Corona yang dirawat di RSD Wisma Atlet adalah pengguna transportasi umum.
"Data dari pasien yang dirawat di RS Wisma Atlet, dari 944 pasien yang dirawat ternyata komposisi mereka terpapar COVID-19 sekitar 62 persen adalah pengguna transportasi umum. Dan kami sudah mengingatkan kepada Kementerian PAN-RB, dan juga BUMN, harus membatasi, mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik," kata Doni.
