.webp)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyampaikan angka buta aksara di Indonesia sebesar 1,78 persen. Sementara itu, tingkat buta aksara di Provinsi Papua mencapai 21,9 persen.
"Dari sensus nasional, survei sosial ekonomi nasional, hasil literasi kita adalah, yang masih buta huruf itu 1,78 persen. Ada penurunan tingkat penurunan buta huruf yang ada di negeri ini," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri, saat konferensi virtual, Jumat (4/9/2020).
Jumeri menambahkan ada 6 wilayah yang penduduknya masih memiliki kasus buta aksara tertinggi. Daerah tersebut adalah Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Sulawesi Barat (Sulbar).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita masih punya 6 provinsi yang harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, di antaranya Papua, itu tingkat buta aksaranya masih 21,9 persen, kemudian nusa tenggara barat 7,46 persen, NTT 4,24 persen, Sulawesi selatan 4,22 persen. (Lalu) Sulawesi barat 3,98 (persen), Kalimantan Barat, 3, 81 (persen)," ujar Jumeri.
Jumeri mengatakan prosentase buta aksara untuk orang disabilitas dengan non disabilitas masih berbanding jauh. Pada usia 15 tahun ke atas, jumlah buta aksara untuk orang disabilitas ada sekitar 21 persen, dan 3,52 persen untuk non disabilitas.
Untuk usia 15-24 tahun, jumlah disabilitas yang buta aksara 4,87 persen, sementara non disabilitas ada 0,19 persen.
"(Lalu) usia 15-59 tahun, masyarakat yang disabilitas ada 8,5 persen dan yang non disabilitas 1,68 persen. (Untuk) usia 60 tahun ke atas, 30 persen penyandang disabilitas adalah buta aksara dan yang non disabilitas 17,63 persen," ucapnya.
Jumeri mengatakan Kemdikbud terus berupaya agar semua masyarakat di Indonesia bisa melek huruf. Dia menambahkan masyarakat harus melek huruf agar kesejahteraan bisa meningkat.
(dkp/dkp)
