DetikNews
Selasa 12 Februari 2019, 20:04 WIB

Hingga 2018, 97% Penduduk Indonesia Bebas Buta Aksara

Nabilla Nufianty Putri - detikNews
Hingga 2018, 97% Penduduk Indonesia Bebas Buta Aksara Ilustrasi/Foto: Adhar Muttaqin
Depok - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkap capaian tahun 2018 tentang penuntasan buta aksara di Indonesia. Menurut data yang dihimpun dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud dari data proyeksi Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia yang telah berhasil diberaksarakan mencapai 97,932%, atau tinggal sekitar 2,068% (3,474 juta orang) yang masih buta aksara.

"Angka Buta Aksara usia 15-59 tahun di Indonesia dilihat dari masing-masing provinsi masih terdapat 11 provinsi memiliki angka buta huruf di atas angka nasional," papar Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (Bindiktara) Abdul Kahar dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud, Depok, Selasa (12/2/2019).

Kesebelas provinsi tersebut yaitu Papua sebesar 25,843%, NTB 7,787%, NTT 5,365%, Sulawesi Barat 4,36%, Kalimantan Barat 4,283%, Sulawesi Selatan 4,686%, Bali 2,908%, Jawa Timur 3,427%, Kalimantan Utara 2,562%. Kemudian Sulawesi Tenggara sebesar 2,510%, dan Jawa Tengah 2,267%. Sedangkan 23 provinsi lainnya sudah berada di bawah angka nasional.


"Keaksaraan bukan hanya sekadar prioritas pada aspek baca, tulis, dan hitung (pendidikan), tetapi merupakan investasi yang sangat penting bagi masa depan dan kemajuan bangsa yang bermartabat dan berbudaya. Capaian keaksaraan Indonesia merupakan upaya besar selama bertahun-tahun," imbuhnya.

Namun demikian, lanjut Kahar, upaya yang paling penting dalam menuntaskan buta aksara adalah meningkatkan kesadaran seluruh keluarga bahwa membaca harus dimulai dari keluarga atau rumah tangga.

"Semua individu termasuk orang dewasa perlu berpartisipasi secara aktif dengan cara mereka sendiri, baik dengan mendaftarkan, melaporkan, atau membelajarkan mereka," kata dia.

Kahar juga menjelaskan, upaya pemerintah melalui Kemendikbud adalah memberikan layanan program pendidikan keaksaraan dan pengembangan budaya baca masyarakat.

"Layanan program pendidikan keaksaraan terbagi atas dua yaitu pendidikan keaksaraan dasar dan pendidikan keaksaraan lanjutan," tambah Kahar.


Ia menjelaskan, pendidikan keaksaraan dasar bertujuan sebagai layanan pendidikan bagi orang dewasa usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas 15-59 tahun yang buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa. Sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 86 Tahun 2014.

Sedangkan pendidikan keaksaraan lanjutan (Keaksaraan Usaha Mandiri dan Multikeaksaraan) merupakan layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan pendidikan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar. Pendidikan keaksaraan lanjutan juga diatur dalam Permendikbud Nomor 42 Tahun 2015.

Untuk Pengembangan budaya baca dan pemberdayaan masyarakat, lanjut Erman, pemerintah memberikan layanan program kampung literasi, sarana ruang baca publik seperti Taman Bacaan Masyarakat (TBM) rintisan dan TBM Penguatan. Sementara untuk menggaungkan budaya membaca masyarakat, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengadakan Gerakan Indonesia Membaca (GIM) di tingkat Kabupaten/Kota.
(prf/ega)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed