.webp)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan rapat koordinasi bersama KPU dan Bawaslu RI terkait kesiapsiagaan dalam Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Corona. Tito menyampaikan agar aparat tetap tegas tapi proporsional dalam mengawal Pilkada 2020 di tengah Pandemi Corona ini.
Awalnya Tito menjelaskan pilkada di tengah pandemi ini bisa berpotensi terjadi kerawanan konflik di masyarakat. Dia juga menyebut pilkada ini juga bisa mengancam kesehatan jika protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan baik.
"Dalam pelaksanaan pilkada ada 2 poin penting yang harus disamakan persepsi. Pilkada harus terlaksana secara demokratis dan lancar, aman dari konflik, kedua karena ada situasi pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia dan di Indonesia, 34 provinsi, hampir 500 kabupaten/kota terdampak, maka kita igin pilkada ini tidak jadi media penularan," kata Tito saat memberi arahan yang disiarkan secara online melalui YouTube Kemendagri, Jumat (4/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito meminta seluruh pihak, baik penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu, serta aparat Satpol PP, TNI, Polri dan Linmas untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis dan aman dari Corona. Dia meminta agar seluruh pihak laksanakan aturan yang ada secara tegas.
"Mulai hari ini nih harus mulai tunjukan sikap tegas, rekan-rekan Satpol PP tolong tegas tapi proporsional, tegas tapi diatur sesuai aturan yang sudah berlaku, tapi proporsional artinya sesuai antara tindakan yang diambil dengan tingkat pelanggaran atau ancaman yang ada," ucap Tito.
Tito juga meminta agar tidak perlu ada tindakan-tindakan yang berlebihan dari aparat khususnya Satpol PP selama penerapan aturan protokol kesehatan di tengah masa Pilkada. Meski begitu dia kembali mengingatkan harus tetap tegas tegakkan aturan sesuai daerah masing-masing.
"Kalau beritndak berlebihan itu namanya excessive use of force, itu tidak akan mengundang simpati bahkan justru kontraproduktif, tapi jangan juga tidak bertindak atau tidak lakukan tindakan proporsional, misal sudah jelas rame-rame tanpa masker terus didiamkan. Gunakan sesuaikan aturan daerah masing-masing," ujarnya.
Tito juga berharap Bawaslu bisa tegas menegakkan peraturan KPU terkait Pilkada 2020. Dia meminta agar Bawaslu juga bekerja sama dengan aparat kepolisian dan kejaksaan untuk menegakkan aturan tersebut.
"Jajaran Bawaslu juga konsisten menegakkan, tidak segan tegakkan aturan PKPU ini sehingga konsistensi itu bisa berikan efek jera, dan bila perlu sampaikan ke media, konteks penegakkan hukum ini Bawaslu ada unsur kepolisian dan kejaksaaan, Bawaslu bisa rapatkan barisan dengan jajaran kepolisian dan jajaran kejaksaan tentang PKPU ini, mohon sampaikan ke jajaran agar paham," sebut Tito.
(maa/gbr)
