Hadapi COVID-19, MPR: Bangsa Ini Perlu Kerja Sama Semua Pihak

Inkana Putri - detikNews
Jumat, 04 Sep 2020 10:26 WIB
Lestari Moerdijat
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan masyarakat Indonesia perlu menyadari dalam menghadapi situasi sulit di masa pandemi COVID-19, seluruh elemen bangsa harus bersatu. Gotong royong dan persatuan menjadi salah satu nilai kuat dan modal dasar menghadapi dampak pandemi COVID-19, termasuk mengantisipasi resesi ekonomi.

"Gotong royong merupakan nilai dasar kebangsaan yang sangat diperlukan saat ini. Juga semangat solidaritas dan kolaborasi. Kondisi bangsa saat ini memerlukan kerja sama semua pihak," ujar Lestari dalam keterangannya, Jumat (4/9/2020).

Hal ini ia sampaikan dalam Diskusi Empat Pilar bertema 'Penguatan Nilai Gotong Royong untuk Antisipasi Resesi' di Media Center MPR/DPR RI, Lobi Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).

Dalam acara tersebut, wanita yang akrab disapa Rerie ini memaparkan hasil survei aspirasi dan sampling acak dari 389 responden pada periode Mei - Juni 2020. Tercatat responden menyetujui COVID-19 adalah ancaman.

"Lebih dari 31 persen responden setuju COVID-19 merupakan ancaman. Jika dikelompokan, lebih dari 70 persen setuju dan sadar bahwa COVID-19 adalah ancaman," katanya.

Rerie juga menyebutkan ekonomi merupakan ancaman utama dari pandemi COVID-19. Menurutnya, pandemi COVID-19 bisa berujung pada masalah-masalah lainnya, termasuk penurunan ekonomi dan stabilitas nasional.

"Jadi publik pada dasarnya paham bahwa pandemi COVID-19 bukan sekadar ancaman kesehatan saja, tapi bisa berujung pada problem besar akibat hambatan atau ekses pandemi COVID-19. Yaitu menurunnya aktivitas perekonomian. Tak boleh dilupakan adalah masalah stabilitas nasional kita. Bagaimana pertahanan menghadapi penyakit, bermacam masalah, dan social unrest," paparnya.

Lebih lanjut Rerie menjelaskan Indonesia memiliki empat konsensus kebangsaan menghadapi tantangan itu. Berdasarkan survey Charities Aid Foundation, Indonesia adalah negara yang giving indeks-nya terus naik dalam 10 tahun terakhir. Solidaritas (gotong royong) dan kedermawanan menjadi modal sosial menghadapi COVID-19 dan sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia.

"Solidaritas atau gotong royong dan kedermawanan sesungguhnya adalah pemaknaan Pancasila itu sendiri. Gotong royong dan kedermawanan merupakan hasil pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dipadu dengan tatanan berbangsa dan bernegara yang diamanatkan sila ketiga dan keempat Pancasila, demi terwujudnya sila kelima," jelasnya.

Senada dengan Rerie, Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai ketahanan sosial bangsa Indonesia sedang diuji di masa pandemi COVID-19.

"Ada hikmah di balik pandemi COVID-19 ini, yaitu kita bisa memperkuat ketahanan sosial kita dengan menumbuhkan kegotong-royongan," katanya.

Menurutnya, jika masyarakat Indonesia saling bergotong royong maka Indonesia bisa menjadi negara yang kuat termasuk dalam menghadapi resesi ekonomi.

"Kalau masyarakat kita menumbuhkan nilai-nilai gotong royong, saling percaya, saling menghormati, saling membantu, dan membangkitkan kedermawanan sosial, maka apapun yang terjadi, termasuk misalnya resesi ekonomi, kita sebagai bangsa dengan nilai-nilai Pancasila, akan tetap menjadi negara yang kuat," sambungnya.

Terkait hal ini, Ace berharap pemerintah bisa mendorong masyarakat agar memiliki ketahanan sosial yang kuat.

"Jangan kemudian ketahanan sosial itu diganggu dengan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya bisa menimbulkan social unrest dan tidak ada harmoni di masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua/Pendiri NCBI (Nation and Character Building Institute) Juliaman Saragih mengatakan gotong royong merupakan karakter dan jati diri bangsa, serta berada di kalangan masyarakat bawah. Oleh karena itu, nilai gotong royong itu akan sangat besar bila pemerintah membantu UMKM karena UMKM menyentuh lapisan masyarakat bawah.

"Dengan demikian akan muncul roh gotong royong di masyarakat. Dan kita bisa melewati masa pandemi ini," ujarnya.

Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian dan UMKM Luhur Pradjarto menambahkan dari sebanyak 235 ribu pelaku UMKM, sebanyak 22 persen mengeluhkan penjualan dan permintaan menurun, 18 persen mengeluhnya produksinya terhambat, dan 19 persen mengeluh distribusi terhambat.

"Pemerintah telah menggelontorkan Rp 695 triliun, dan dari jumlah itu sebanyak Rp 123,4 triliun untuk UMKM supaya pelaku UMKM bisa tumbuh. UMKM merupakan tulang punggung dan garda terdepan ekonomi Indonesia," pungkasnya.

(akn/ega)