PAN Usul Warga Tak Bermasker Disanksi Kerja Sosial Seharian di Panti Jompo

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 04 Sep 2020 04:49 WIB
Oman Rohman Rikanda
Foto: Oman Rohman Rikanda (dok. Pribadi)
Jakarta -

Pelanggar protokol COVID-19 karena tak bermasker di Jakarta Timur (Jaktim) diberi sanksi masuk peti mati dan viral di media sosial. Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menilai sanksi tersebut tak ada dasarnya.

"Sanksi masuk dan berbaring dalam peti mati sambil berhitung tidak ada dasarnya," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI, Oman Rahman Rakinda kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Oman menilai sanksi tersebut hanya ide spontan petugas. Agar, ada efek jera bagi pelanggar.

"Mungkin itu ide spontan saja karena petugas gregetan melihat pelanggaran. Tujuannya memberikan efek jera," ujarnya.

Menurut Oman, lebih baik sanksi yang diterapkan sesuai dengan Pergub DKI. Bisa juga diterapkan sanksi sosial.

"Sebaiknya sanksi sesuai pergub saja denda finansial atau kerja sosial. Harapan saya kerja sosialnya harus direncanakan matang. Jangan tiba saat tiba akal di lapangan. Kerja sosialnya misalnya kerja sehari di panti jompo," sebut Oman.

"Kerja sehari membersihkan saluran. Kerja sosial yg menghabiskan waktu satu hari penuh," imbuhnya.

Sebelumnya, video warga pelanggar protokol COVID-19 karena tak bermasker di Jakarta Timur (Jaktim) diberi sanksi masuk peti mati viral di media sosial dengan berbagai tanggapan. Satpol PP Jaktim memberikan penjelasan terkait pemberian sanksi masuk peti mati tersebut.

Kasatpol PP Jaktim Budhy Novian mengaku dia juga mengetahui adanya peristiwa tersebut dari sebuah video yang diterimanya. Dia kemudian mengecek ke anggotanya yang bertugas di Pasar Rebo, Jaktim.

"Jadi, saya coba cross check ke petugas, kemarin itu saya dapat kiriman juga (video), 'waduh apaan ini'. Jadi pada waktu itu memang Camat Pasar Rebo dan perangkatnya lagi giat-giatnya sosialisasi bawa peti mati, harapannya ada kesadaran buat masyarakat pada saat kegiatan operasi masker di perempatan gentong RT 11 RW 11," ujar Budhy saat dihubungi, Kamis (3/9).

(rfs/idn)