Kala Pangdam Jaya Tepis Bentrokan Sebab Polisi Tak Melawan

Pihak TNI kembali memberi update mengenai peristiwa penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur, yang dipicu karena kebohongan Prada Muhammad Ilham (MI). TNI juga menepis anggapan peristiwa yang melibatkan sekitar 100 oknum prajurit itu merupakan bentrokan antara TNI dan Polri.

Peristiwa penyerangan Polsek Ciracas dan sekitarnya itu terjadi pada Minggu (30/8) dini hari. Tak hanya merusak fasilitas Polsek Ciracas, oknum-oknum TNI dari berbagai satuan ini juga turut melukai sejumlah warga.

Selain Polsek Ciracas, para pelaku juga merusak Polsek Pasar Rebo, yang lokasinya tidak berjauhan. Namun TNI membantah peristiwa itu merupakan bentrokan antar-personel dua instansi.

Bantahan tersebut disampaikan oleh Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman. Ia menepis adanya anggapan telah terjadi bentrokan pada peristiwa itu karena menurutnya, tak ada perlawanan dari pihak kepolisian di malam penyerangan Polsek Ciracas.

"Pada saat terjadi pengeroyokan atau perusakan di polsek itu, baik di Polsek Pasar Rebo dan Polsek Ciracas itu, sama sekali tidak ada perlawanan dari pihak kepolisian. Jadi ada sebagian beberapa orang yang berjaga saat itu dan sasarannya hanya kaca dan kendaraan-kendaraan yang diparkir," jelas Dudung di Markas Puspom AD, Jalan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2020).

Dudung memastikan tak ada peristiwa bentrokan antara prajurit TNI dengan personel kepolisian di malam penyerangan Polsek Ciracas. Meski ada satu personel yang terluka akibat kejadian tersebut, ia mengatakan hal tersebut merupakan imbas dari tindakan anarkis oknum TNI. Dudung mengatakan, polisi yang mendapat perlakuan kekerasan itu baru saja pulang dinas dan kebetulan lewat di sekitar Polsek Ciracas.

"Sebetulnya saat kerusuhan itu tidak ada bentrok TNI dengan Polri," tegasnya.

"Dampaknya kan akhirnya meluas ke mana-mana, yang tidak bersalah, polisi pun tidak bersalah. Tidak ada terjadi bentrok antara anggota TNI dan Polri. Kebetulan ada anggota Polri yang baru lewat dinas, kena imbasnya juga," imbuh Dudung.

Meski telah terjadi tindakan penyerangan, Pangdam Jaya memastikan TNI-Polri di wilayah Ibu Kota masih solid. Pangdam Jaya lagi-lagi menegaskan tak ada peristiwa bentrok TNI-Polri meski pos polisi dirusak oleh oknum-oknum TNI.

"Jadi TNI dan Polri di wilayah Jakarta ini masih solid. Tidak ada bentrok. Pos polisi yang kemarin dirusak itu sebagai dampak dari kerusuhan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mendapatkan informasi yang salah," jelas Mayjen Dudung.

Pangdam Jaya lalu memberi ilustrasi. Pada kejadian yang sama, warga juga menjadi korban kerusuhan oknum TNI. Dudung memberi contoh lain, yaitu rusaknya gerobak pedagang nasi goreng dan bakso saat penyerangan berlangsung. Para pedagang, sebut Dudung, juga terkena imbas tindak anarkis para oknum prajurit.

"Salah satu contohnya juga pedagang, pedagang jual nasi goreng, penjual bakso. Dia kan tidak bentrok dengan TNI, tapi jadi kena dampaknya," ucapnya.

Polsek Ciracas, Jakarta Timur, usai diserang oknum TNI. (Foto: Sachril Agustin Berutu/detikcom).

Pangdam Jaya juga membantah anggapan TNI tak diajarkan konsep kemanusiaan menyusul peristiwa penyerangan Polsek Ciracas ini. Ia menepis prajurit TNI hanya dilatih untuk berperang saja.

"Siapa yang mengatakan bahwa TNI hanya dilatih konsepnya itu hanya dilatih untuk berperang? Tidak ada seperti itu. Kita salah satunya ada kewajiban yang harus dilakukan oleh TNI, yaitu 8 wajib TNI," kata Mayjen Dudung menjawab pertanyaan wartawan soal TNI hanya diajarkan untuk berperang sehingga kurang memahami konsep kemanusiaan.

Mayjen Dudung kemudian menyebut soal 8 wajib TNI itu. Mulai dari harus beramah tamah dengan rakyat, sopan santun, hingga menjunjung tinggi kehormatan wanita dan kehormatan dirinya sendiri.

"Kemudian menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, tidak sekali-sekali merugikan rakyat, tidak sekali-sekali menyakiti dan menakuti hati rakyat. Kemudian menjadi contoh dan mempelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat," sebut Mayjen Dudung.

"Itu arahnya adalah ke kemanusiaan karena jati diri TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini sebetulnya apabila oknum-oknum itu berpedoman pada sapta marga, sumpah prajurit, dan 8 wajib TNI, itu tidak akan pernah terjadi," imbuhnya.

Mayjen Dudung menegaskan peristiwa penyerangan Polsek Ciracas dilakukan oleh oknum. Pangdam Jaya memastikan hanya segelintir oknum-oknum seperti itu di jajaran TNI.

"Oleh karenanya dilakukan oleh oknum, yang mungkin daya nalarnya dari informasi yang belum akurat dia langsung bisa menyimpulkan begitu saja. Jadi masih banyak TNI-TNI yang baik. Jadi kalau masalah kemanusiaan diajari, dari awal dia pendidikan dia sudah diajari. Begitu juga setiap hari, dia apel, apel pagi, apel malam, itu yang selalu dibacakan sapta marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI," urai Mayjen Dudung.

Penyerangan Polsek Ciracas dan sekitarnya terjadi akibat informasi palsu dari Prada MI. rada MI, yang ternyata mengalami kecelakaan, mengaku kepada rekannya bahwa dia telah dikeroyok.

Pengakuan bohong inilah yang memicu penyerangan dan perusakan di Polsek Ciracas. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membeberkan bahwa Prada MI menghubungi 27 rekannya setelah mengalami kecelakaan.

Baca juga: Begini Perjalanan Oknum TNI Penyerang: Dari Arundina Berakhir di TMII

Kemudian rekan-rekan Prada MI ini mendatangi Polsek Ciracas untuk meminta keadilan bagi rekannya. Saat diberi penjelasan Prada MI mengalami kecelakaan tunggal, mereka tidak mempercayainya sehingga melakukan penyerangan.

Padahal saat dilakukan penyelidikan, termasuk oleh pihak TNI dan juga dengan melihat rekaman CCTV lokasi, Prada MI dipastikan mengalami kecelakaan tunggal hingga membuatnya terluka. Kini Prada MI masih dirawat di rumah sakit.

Sekitar 100 oknum TNI dari berbagai satuan melakukan tindakan anarkis dengan merusak mobil dan fasilitas di Polsek Ciracas dan Polsek Pasar Rebo. Warga pun tak luput dari sasaran mereka. Bahkan ada yang kepalanya dibacok hingga harus mendapat jahitan. Gerobak usaha milik warga juga ada yang dirusak oknum TNI.

Pimpinan TNI AD pun memutuskan akan menalangi biaya ganti rugi korban. Namun seluruh oknum TNI AD yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap harus mengganti uang talangan tersebut.

"Kerugian fisik dan barang-barang akibat pemukulan dan perusakan, pimpinan TNI AD melalui Pangdam Jaya (Mayjen Dudung Abdurachman) melakukan proses pendataan dan penggantian dengan talangan. Namun penggantian sesungguhnya dilaksanakan oleh para tersangka" jelas Komandan Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspom AD), Letjen Dodik Widjanarko.

Salah satu Korban perusakan Polsek Ciracas mendatangi Koramil 05/Kramat Jati. Para korban yang terdampak perusakan tersebut diketahui akan mendapatkan ganti rugi. (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom).

Dia pun meminta partisipasi masyarakat yang menjadi korban ataupun saksi tindakan anarkis sekelompok oknum prajuritnya tersebut. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat membuat proses penyelidikan dan penyidikan semakin jelas.

"Supaya semakin terang dan jelas perkara tersebut, saya tetap memohon dan meminta partisipasi seluruh masyarakat, baik korban atau yang menyaksikan perbuatan yang dilakukan kelompok oknum TNI, agar melaporkan atau menyampaikan pengaduan melalui nomor telepon yang saya sampaikan ini," tutur Dodik.

Dia lalu mengangkat sebuah kertas yang bertuliskan dua nomor ponsel, yaitu nomor ponselnya sendiri, 0818998585, dan nomor ponsel Kolonel Cpm Yogaswara, 082314197676.

"Atas perbuatan mereka, proses hukum terhadap pelaku tindak pidana dilaksanakan sampai tuntas dan transparan sampai dengan proses peradilan nanti," tegas Dodik.

Saat ini sudah ada 29 oknum TNI yang menjadi tersangka dan ditahan. Puspomad total sudah memeriksa 51 oknum prajurit dari 19 satuan TNI AD. Selain dari TNI AD, ada indikasi oknum prajurit dari TNI AL dan TNI AU yang juga terlibat dalam penyerangan Polsek Ciracas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya