Ahli HTN Nilai UU MK Baru Kuat Aroma Kehendak Elite Politik

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 03 Sep 2020 13:40 WIB
Bayu Dwi Anggono
Foto: Bayu Dwi Anggono (ari/detikcom)
Jakarta -

Ahli hukum tata negara (HTN) Bayu Dwi Anggono menyatakan UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru disahkan DPR sangat kuat berbau aroma elite politik. Pengesahan revisi dalam hitungan hari itu juga dinilai tidak memenuhi syarat UU yang baik.

Menurut Bayu, syarat UU/legislasi yang baik adalah dibentuk karena dikehendaki oleh mayoritas rakyat/publik, proses pembentukannya terbuka dan partisipatif dan ketiga substansinya tidak memperlemah prinsip konstitusionalisme dan demokrasi.

"Revisi UU MK yang baru saja disepakati oleh DPR dan Pemerintah jauh dari pemenuhan atas persyaratan legislasi yang baik," kata Bayu saat berbincang dengan detikcom, Kamis (3/9/2020).

Pertama, kata Bayu, kehendak melakukan revisi UU MK yang mengubah masa jabatan hakim MK menjadi lebih panjang bukanlah kehendak publik.

"Melainkan kental aroma kehendak elite karena saat ini konsentrasi masyarakat adalah fokus menghadapi Covid-19 beserta berbagai dampaknya seperti dampak ekonomi. Di masa pandemi ini hampir tidak ada publik yang bicara dan mengusulkan mengenai perpanjangan masa jabatan pejabat negara," papar Bayu.

Kedua, revisi UU MK juga sangat tertutup dan tidak partisipatif serta dibentuk dengan tergesa-gesa. Revisi UU sepenting UU MK dilakukan hanya dalam waktu 7 hari secara tertutup, tanpa ada ruang untuk membuka masukan publik adalah bertentangan dengan filosofi bahwa UU adalah cerminan kehendak masyarakat yang harus dibentuk dengan cermat.

"Upaya secara sengaja menjadikan pembahasan revisi UU MK secara tertutup dan diselesaikan secara kilat adalah praktik legislasi yang sarat muatan kepentingan elit ketimbang publik," cetus Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember itu.

Ketiga, masih kata Bayu, muatan revisi UU yang fokus pada perpanjangan masa jabatan hakim MK menjadi 15 tahun dan mengabaikan perbaikan substansi lain yang justru dibutuhkan oleh para pencari keadilan. Seperti perbaikan mekanisme seleksi hakim MK serta hukum acara MK adalah pengabaian terhadap prinsip konstitusionalisme sekaligus prinsip demokrasi.

"Perpanjangan masa jabatan hakim MK hingga 15 tahun tanpa disertai perbaikan proses seleksinya akan menyebabkan publik harus menanggung kerugian yang sangat lama apabila hakim-hakim MK ternyata bukan figur negarawan yang memiliki kualitas mumpuni sebagai hakim MK. Perlu diingat hakim tidak bisa diberhentikan di tengah jalan karena putusannya buruk. Dengan demikian apabila ada hakim MK yang kualitasnya tidak baik maka dipastikan publik akan menanggung kualitas putusan yang buruk dalam jangka waktu yang lama," papar Bayu menerangkan.

MK sebagai penjaga konstitusi dan penjaga demokrasi yang merupakan anak kandung reformasi seharusnya menjadi percontohan bagaimana proses demokratisasi dijalankan. Di saat masa jabatan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Presiden dan komisi-komisi negara di kisaran 10 tahun.

"Maka memperpanjang jabatan hakim MK hingga 15 tahun adalah langkah yang bertentangan dengan agenda reformasi dengan semangat utamanya adalah pembatasan kekuasaan secara proporsional," kata Bayu.

Terakhir, sebagai akibat revisi UU MK yang sarat muatan elite ini maka akan berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap MK sebagai badan peradilan. Tidak dapat dipungkiri bahwa publik dapat berasumsi bahwa perubahan UU MK yang memperpanjang masa jabatan hakim MK adalah upaya pembentuk UU untuk mempengaruhi MK dalam memutus perkara-perkara penting yang sedang ditangani MK.

"Hal ini tentunya akan sangat membebani MK mengingat apapun putusan MK nantinya akan dikaitkan dengan pemberian perpanjangan masa jabatan hakim MK ini," pungkas Bayu.

(asp/gbr)