Pemkot Bogor-Kemenag Bahas Radikalisme hingga Penanganan COVID-19

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Selasa, 01 Sep 2020 23:10 WIB
Pemkot Bogor
Foto: Dok. Pemkot Bogor
Jakarta -

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat Adib di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jalan Pajajaran Kota Bogor.

Dalam kesempatan tersebut mereka membahas persoalan dan tantangan luar kedua lembaga yang dipimpinnya, di antaranya radikalisme, intoleransi hingga percepatan penanganan COVID-19.

"Sekitar 60-70 persen program Pemda akan lancar jika sinergi dengan Kemenag, karena itu kerja sama dan sinergi dengan Pemda sangat penting dan akan terus ditingkatkan," ujar Adib dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2020).

Sementara itu, Dedie mengatakan untuk memberi kemudahan warga, Pemkot Bogor sudah bekerja sama dengan Kemenag Kota Bogor dalam memberi layanan khusus di MPP (Mal Pelayanan Publik), yakni pojok nikah mulai dari pendaftaran hingga proses nikah di satu lokasi.

Layanan tersebut juga dilengkapi dengan pemberian paket nikah berupa Kartu Keluarga, surat nikah dan perubahan status di e-KTP serta mendapatkan kamar hotel dan bus wisata untuk keluarga.

"Alhamdulillah, hubungan Pemkot Bogor dengan Kemenag Kota Bogor luar biasa dan sangat erat komunikatif, kendala tetap ada namun kita hadapi secara bersama-sama. Kerja sama kami sangat erat, hampir setiap sabtu atau minggu, kami biasa bertemu karena sering jadi saksi nikah warga Kota Bogor," seloroh Dedie.

Adapun untuk persoalan yang dihadapi Kota Bogor, mulai dari kerukunan antar umat beragama, bibit-bibit radikalisme, fenomena rombongan jamaah liar (rojali) dan lainnya, Dedie berharap ada bantuan Kantor Kemenag Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bogor agar kondisi Kota Bogor tetap kondusif, mengingat keberadaan Presiden dan Istana Kepresidenan.

Sementara untuk pondok pesantren di Kota Bogor yang berjumlah 144 pesantren, Dedie juga berharap agar Kemenag memberikan arahan dan mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan agar tidak ada penambahan kasus Covid-19.

Mengenai kerukunan umat beragama, Adib menjelaskan jajaran Kemenag Provinsi Jawa Barat dan daerah akan membangun early warning system (sistem peringatan dini) di masyarakat guna mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan.

(prf/ega)