Kemenhub Tegaskan Tak Ada Kompromi bagi Pelanggar Kelaiklautan Kapal

Abu Ubaidillah - detikNews
Selasa, 01 Sep 2020 17:40 WIB
Kemenhub
Foto: Kemenhub
Jakarta -

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut menegaskan tak ada kompromi atas pelanggaran kepatuhan terhadap kelaiklautan kapal. Ini merupakan salah satu aspek penting yang menjadi kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama, baik regulator, operator, termasuk para pengguna jasa demi meningkatkan keselamatan pelayaran di wilayah Indonesia.

Pemerintah juga terus meminta para operator pelayaran untuk senantiasa mengutamakan kelaiklautan kapal untuk mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran. Para awak kapal yang bertugas wajib memastikan peralatan keselamatan pelayaran berfungsi dengan baik dalam jumlah yang memadai serta muatan penumpang dan barang di kapal tak melenbihi kapasitas.

Sejak tanggal 26 Juli - 26 Agustus 2020, Ditjen Perhubungan Laut melalui Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas II Bitung telah menyelesaikan kasus penegakan hukum tindak pidana di bidang pelayaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

"Kami berhasil menyelesaikan suatu kasus yang melibatkan Nakhoda Kapal TB. Tanjung Bahari 18/BG. Bahari 3008 berbendera Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pelayaran yaitu melayarkan kapal yang tidak laik laut sesuai dengan Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Bitung Nomor 135/Pid.B/2020/PN tanggal 26 Agustus 2020," ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2020).

Ahmad mengatakan pihaknya mendukung dan mengapresiasi kinerja Pangkalan PLP Kelas II Bitung yang telah berhasil menyelesaikan suatu kasus penegakan hukum tindak pidana di bidang pelayaran. Menurutnya, sesuai arahan Bapak Dirjen Perhubungan Laut, ia menekankan untuk tetap menjaga integritas dalam menjalankan proses hukum dan agar tetap sesuai dengan regulasi demi terciptanya keselamatan pelayaran.

Sementara itu, Kepala Pangkalan PLP Kelas II Bitung, Johan Christoffel mengatakan kejadian ini berawal pada saat Kapal Patroli KN. Pasatimpo - P.212 milik Pangkalan PLP Kelas II Bitung yang dikomandani oleh Fadly Togas Djafar tengah melakukan patroli keselamatan maritim pada Sabtu (25/7) di perairan Batu Putih Bitung. Saat itu, ditemukan kapal mencurigakan dan langsung diperiksa,, yakni Kapal TB. Tanjung Bahari 18/BG. Bahari 3008 berbendera Indonesia yang telah berlayar dari Pelabuhan Bayah, Labuan, Banten ke Bitung, Sulawesi Utara.

Adapun temuan yang didapat tim pemeriksa, yakni radio SSB sudah rusak, izin Stasiun Radio Kapal Laut habis masa berlaku 27 Juni 2020, Certificate Of Re-Inspection Inflatable Life Raft dan Certificate Of Re-Inspection Inflatable Of Fire Extinguisher sudah habis masa berlakunya pada tanggal 7 Juli 2020 dan Jurnal Radio tidak ada di atas kapal.

"Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip TB. Tanjung Bahari 18 dan BG. Bahari 3008 juga belum dilaksanakan pengukuhan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Maret 2020," ujar Johan.

Setelah dilaksanakan ad hoc, keesokan harinya Komandan KN. Pasatimpo - P.212 melakukan serah terima berkas awal pemeriksaan Kapal TB. Tanjung Bahari 18/BG. Bahari 3008 bendera Indonesia kepada Kepala Pangkalan PLP Kelas II Bitung untuk proses lebih lanjut.

Sesudah meneliti berkas awal pemeriksaan kapal, Johan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin/1/1/PPNS/PLP-Btg-2020 tanggal 27 Juli 2020 kepada Tim Penyidik yang diketuai oleh Kepala Operasi Pangkalan PLP Kelas II Bitung, Sabar Maima Hasugian untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran yang diketuai Nakhoda Kapal TB. Tanjung Bahari 18 / BG. Bahari 3008 bendera Indonesia.

Pangkalan PLP Bitung terus melakukan koordinasi dengan pimpinan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam hal ini kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai selama proses penyidikan.

Sidang sendiri dilaksanakan sebanyak 3 kali. Sidang pertama digelar pada 19 Agustus 2020 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan tersangka. Sidang kedua dilaksanakan pada 24 Agustus 2020 dengan agenda pemeriksaan barang bukti dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang ketiga dilaksanakan pada 26 Agustus 2020 dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim dengan ketetapan bahwa tersangka yang menjadi nahkoda kapal dinyatakan sah bersalah melanggar Pasal 302 Ayat (1) dan Pasal 117 Ayat (2) Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

"Kami berharap kejadian seperti ini tidak ada lagi. Untuk itu, kami mengajak semua pelaku pelayaran agar tunduk dan patuh terhadap pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran termasuk kelaiklautan kapal. Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab kita bersama, Pemerintah, Operator dan juga masyarakat," pungkasnya.

Tonton juga video 'Angkut 66 Penumpang, KM Aksar 02 Mati Mesin di Perairan Busel':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)