Entaskan Kemiskinan, Kemenhub Beri Bantuan Subsidi Angkutan Laut

Faidah Umu Safuroh - detikNews
Selasa, 01 Sep 2020 11:43 WIB
Kemenhub
Foto: Kemenhub
Jakarta -

Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut turut berupaya mendukung program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan konektivitas, integrasi dan pemerataan wilayah.

Wilayah Indonesia bagian timur hingga wilayah terluar, terpencil, terdalam, perbatasan (3TP) pun tak luput dari perhatian. Beberapa upaya yang dilakukan di sektor transportasi laut antara lain menyelenggarakan program angkutan barang tol laut, angkutan perintis dan angkutan ternak.

Dalam penyelenggaraannya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan bantuan berupa subsidi bagi penyelenggaraan angkutan tol laut, perintis dan kapal ternak, baik dalam bentuk subsidi operasional, subsidi kontainer, maupun subsidi muatan.

Pada 2020 ini direncanakan terdapat 26 kapal angkutan barang tol laut yang akan melayani 26 trayek yang menyinggahi 100 pelabuhan melalui 70 kabupaten/kota di 20 provinsi di Indonesia.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Antoni Arif Priadi menjelaskan 26 kapal tersebut terdiri dari 14 kapal negara, 5 kapal milik PT Pelni, 5 kapal PT ASDP, serta 2 kapal swasta. Sedangkan dari 26 trayek yang ditetapkan, 20 di antaranya merupakan trayek penugasan, yang terdiri dari 8 trayek penugasan kepada PT Pelni, 7 trayek kepada PT ASDP, dan 5 trayek kepada PT Djakarta.

"Adapun 6 trayek lainnya dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum bagi perusahaan pelayaran swasta, di mana 5 trayek di antaranya sudah dilelangkan," jelas Antoni dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2020).

Lebih lanjut, Antoni menjelaskan mengenai angkutan laut perintis yang menurutnya masih menjadi angkutan laut yang sangat diandalkan masyarakat kepulauan terpencil, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP). Mengingat ketiadaan transportasi jenis lain (darat dan udara) yang beroperasi di wilayah tersebut.

"Tanpa kehadiran kapal perintis, urat nadi perekonomian di pulau tersebut akan terganggu. Kapal perintis dapat mengangkut hingga 500 orang dan menghubungkan kepulauan berkategori 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan lebih besar," terangnya.

Antoni menjelaskan hingga saat ini terdapat 116 unit kapal perintis yang melayani 110 trayek menyinggahi 466 pelabuhan singgah di 171 kabupaten/kota di 28 provinsi di Indonesia. Selain itu, untuk membawa penumpang ke pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki dermaga atau memiliki kedalaman alur dangkal, Kementerian Perhubungan saat ini juga memberikan subsidi kepada 20 unit kapal rede yang dioperatori oleh PT Pelni untuk melayani 20 trayek ke 28 pelabuhan singgah melalui 18 kabupaten/kota di 11 provinsi di Indonesia.

"Keberadaan kapal rede ini, berfungsi untuk melayani antar jemput para penumpang, yang berasal dari dan ke kapal-kapal besar yang tidak bisa sandar ke dermaga pelabuhan," ungkapnya.

Selanjutnya, salah satu bagian dari program Tol Laut yang bertujuan untuk memperlancar distribusi ternak antarpulau di Indonesia, demi meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus mendukung swasembada daging nasional, Kementerian Perhubungan juga memberikan subsidi untuk angkutan kapal ternak.

Antoni beranggapan pemanfaatan kapal khusus angkutan ternak dapat berimplikasi pada optimalnya konektivitas daerah sentra produksi dan konsumen karena secara operasional moda transportasi laut angkutan ternak itu akan efektif melayani pengangkutan ternak dan berlayar secara rutin dan terjadwal dari daerah sentra produksi menuju daerah konsumen.

Selain itu, penyelenggaraan kapal angkutan ternak ini juga memperhatikan prinsip animal welfare sehingga menciptakan kondisi yang nyaman bagi ternak selama waktu pengangkutan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek logistik dan prosedur yang sesuai.

"Dengan ini diharapkan dapat meminimalkan penyusutan bobot ternak, bahkan kematian karena penanganan hewan ternak yang tidak layak di atas kapal," tegasnya.

Saat ini, lanjutnya, terdapat 6 kapal khusus angkutan ternak yang melayani 6 trayek dengan 13 pelabuhan singgah di 13 kabupaten/kota di 9 provinsi di Indonesia.

"Keenam kapal angkutan ternak tersebut dioperatori oleh PT Peni, PT Subsea Lintas Globalindo, PT Pelayaran Wirayuda Maritim, PT Luas Line, dan PT ASDP," tukasnya.

Antoni mengatakan program Tol Laut, termasuk di dalamnya angkutan ternak dan angkutan perintis, adalah salah satu program strategis pemerintah Joko Widodo terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas.

Sasaran utama program tol laut ini adalah pengurangan disparitas harga, yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program Tol Laut, pemerintah berharap dapat terwujud keseimbangan perdagangan antara wilayah barat dan timur, membuat hasil industri daerah dapat dijual melalui perdagangan antarpulau, bahkan diekspor ke negara lain melalui perdagangan luar negeri.

Berdasarkan data terkini, program Tol Laut berdampak pada penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok antara kawasan barat dan timur Indonesia dengan variasi sebesar -14,1% menurut data PIHPS-BI dan -17,3% menurut data SP2KP-Kementerian Perdagangan.

"Keberhasilan program Tol Laut tentunya tidak terlepas adanya sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan seluruh stakeholder terkait dalam pelaksanaan program Tol Laut, termasuk dengan pemerintah daerah dan para operator dalam mengimplementasikan program Tol Laut agar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia," tutup Antoni.

(akn/ega)