NasDem Anggap Wajar Negara Pakai Influencer Sosialisasikan Kebijakan

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Selasa, 01 Sep 2020 15:04 WIB
Willy Aditya
Willy Aditya (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah menekankan pentingnya peran influencer dalam menjembatani kebijakan pemerintah ke masyarakat. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, menilai hal itu menunjukkan watak demokratis di era digitalisasi.

"Influencer ini kan hanya sebagai pengirim pesan karena dianggap mereka memiliki kedekatan dengan komunitasnya, follower-nya lah paling minim. Ini justru menunjukkan watak demokratisnya. Kebijakan negara yang dikomunikasikan dengan bahasa yang terdekat dengan publik ya hanya terjadi di era digital ini, lewat influencer. Jadi tidak ada yang salah," ujar Willy kepada wartawan, Selasa (1/9/2020).

Lebih lanjut Willy mengatakan perlu strategi khusus dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat. Terlebih Indonesia memiliki ratusan juta penduduk dengan berbagai bahasa dan budaya.

"Perlu dipahami juga bahwa mengomunikasikan suatu pesan apa lagi berupa kebijakan, kepada 270 juta penduduk dengan ratusan budaya, bahasa, dan beraneka ragam kebiasaan, itu perlu strategi komunikasi khusus," kata Wasekjen NasDem ini.

Namun Willy menyoroti tentang bagaimana cara influencer melakukan penyampaian ke masyarakat. Menurutnya, interpretasi pesan dari para influencer harus sejalan dengan kebijakan yang akan dikomunikasikan.

"Yang perlu menjadi konsentrasi adalah bagaimana interpretasi influencer terhadap pesan yang akan mereka sampaikan ke publiknya sejalan dengan pesan utama kebijakannya," tuturnya.

Diketahui, juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, menilai para aktor digital, salah satunya influencer, merupakan bagian penting dalam perkembangan informasi dan demokrasi digital. Menurut Fadjroel, dalam konteks pemerintahan demokrasi, para influencer dibutuhkan sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat.

"Pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga. Oleh karenanya, dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik," kata Fadjroel dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (31/8).

(hel/tor)