"Itu boro-boro Rp 90 M. Kita untuk 14 kegiatan di lima kota itu budgetnya Rp 1,6 M. That's it," kata Yosi seperti dilansir dari Antara, Minggu (30/8/2020).
Yosi juga menjelaskan, para pekerja di Siberkreasi selama ini tak ada yang digaji. Sebab, para pengurus wadah kolaborasi itu bersifat sukarela.
"Terus para pekerja di Siberkreasi tidak ada yang digaji. Ada kan yang bilang harus kerahkan KPK untuk periksa rekening saya, ya silahkan. Paling saya malu dikit karena ada kasbon juga sama manajer sekali-kali," tuturnya.
Tudingan dana Rp 90 miliar mengalir ke Siberkreasi itu bermula dari pernyataan Staf Ahli Menkominfo Henry Subiakto. Henry menjelaskan mengenai salah satu program Siberkreasi yang memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menjadi influencer.
Pernyataan Henry pun kemudian viral di media sosial. Beragam tudingan pun muncul untuk Siberkreasi, salah satunya mendapat kucuran dana Rp 90 miliar untuk membayar influencer.
Tudingan itu sebelumnya juga telah ditepis oleh Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan SDM, Dedy Permadi. Dedy menegaskan School of Influencer dalam Siberkreasi bukanlah pelatihan untuk para influencer.
Dedy juga menepis kucuran dana Rp 90 miliar mengalir ke program School of Influencer. Dia menjelaskan, School of Influencer menjadi satu paket pembiayaan dengan program lainnya.
"School of Influencer itu satu rangkaian paket pembiayaan bersama, bentuknya adalah coaching clinic, pelatihan. Jadi bukan pelatihan influencer dan tidak digunakan untuk membayar influencer.
Begitupun dengan Siberkreasi. Dedy menegaskan, Siberkreasi merupakan wadah kolaborasi, sehingga anggaran yang didapatkan berbentuk kontribusi non-uang.
"Karena ini wadah kolaborasi, maka anggarannya didapatkan dari kontribusi, tidak dalam bentuk uang ya. Biasanya kontribusinya dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk support narasumber, dalam bentuk kegiatan pelatihan yang didapatkan dari mitra jejaring Siberkreasi tersebut," ujarnya. (mae/imk)
