MA Sunat Vonis Mantan Bupati Talaud Jadi 2 Tahun Penjara

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 28 Agu 2020 17:06 WIB
Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) tiba di KPK, Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Sri Wahyumi Manalip (Pradita Utama/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip dari 4 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun penjara. Namun kurir suap Benhur Lelonoh malah dihukum lebih berat, yaitu 4 tahun penjara.

Kasus suap Sri Wahyumi bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada April 2019. Setelah itu, mereka duduk di kursi pesakitan.

Dalam sidang terungkap Sri Wahyumi menerima suap bersama Benhur dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo. Benhur diminta Sri memuluskan langkah Bernard dalam memenangi lelang proyek revitalisasi Pasar Beo dan revitalisasi Pasar Lirung di Talaud tahun anggaran 2019.

Pada Februari 2019, Benhur diminta Sri Wahyumi menawarkan sejumlah proyek kepada swasta dengan commitment fee 10 persen kepada Sri Wahyumi. Dari situ, sejumlah aliran suap yang diterima Sri Wahyumi, beberapa di antaranya diberikan melalui Benhur.

Mulai dari tas tangan merek Balenciaga yang dibeli di Jakarta oleh Bernard, lalu dilaporkan ke Benhur yang kemudian disampaikan ke Sri Wahyumi, hingga jam tangan Rolex yang juga dipesan oleh Benhur atas persetujuan Bernard untuk Sri Wahyumi.

Pada 9 Desember 2019, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara kepada Sri Wahyumi. Atas vonis itu, Sri Wahyumi menerima. Belakangan, dia memilih mengajukan peninjauan kembali (PK). Siapa yang menyangka, permohonan PK dikabulkan.

"Kabul permohonan PK Pemohon, batal putusan judex facti, kemudian MA mengadili kembali menyatakan Pemohon PK terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU PTPK. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan," kata juru bicara MA hakim agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Jumat (28/8/2020).

Putusan itu diketok oleh ketua majelis Suhadi dengan anggota Eddy Army dan M Askin. Putusan itu diketok pada 25 Agustus 2020. Suhadi sehari-hari adalah Ketua Muda MA bidang Pidana.

(asp/zak)