Reformasi Birokrasi, Gubernur Sulsel Keluhkan Pola Pikir Birokrat

Abu Ubaidillah - detikNews
Kamis, 27 Agu 2020 11:02 WIB
Nurdin Abdullah
Foto: Pemprov Sulsel
Jakarta -

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menjadi narasumber talkshow webinar dengan tema khusus 'Reformasi Birokrasi'. yang digelar KPK. Dalam talkshow tersebut, ia memberikan penjelasan reformasi birokrasi dan upaya menciptakan good governance di provinsi yang dinahkodainya.

Nurdin mengatakan selama hampir 2 tahun memimpin Sulsel, sejumlah langkah dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi dan menciptakan good governance. Menurutnya, tantangan berat yang dihadapi adalah cara mengubah mindset atau pola pikir birokrat.

"Oleh karena itu, kami di awal meminta pendampingan dari Korsupgah KPK dan Kejaksaan Tinggi. Bersama-sama kita mencoba untuk menata birokrasi dengan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan good government," kata Nurdin dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2020).

Menciptakan pola pikir dan pemahaman, termasuk cara birokrat bisa melihat APBD digunakan untuk rakyat. Tantangan besar yang dihadapi ialah cara menciptakan program yang bermanfaat, efisien, dan efektif. Setiap tahun ada sekitar 7.000 program, olehnya terus didorong dengan sistem perencanaan yang baik sehingga menjadi sekitar 2.000 program.

Ia mengatakan Pemprov Sulsel adalah wakil Pemerintah Pusat. Tugasnya sebagai gubernur ialah membangun sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menempatkan provinsi sebagai supporting daerah kabupaten/kota.

Selama 2 tahun, sejumlah terobosan dalam perencanaan dan efisiensi juga dilakukan. Hasil efisiensi ini kemudian dikolaborasikan dengan kabupaten/kota dengan memberikan bantuan keuangan daerah dalam bentuk joint program. Demikian juga sinergi dengan DPRD dilakukan, sebab dalam perencanaan atau masuk dalam penyusunan anggaran dapat terjadi tarik ulur. Pemprov Sulsel mengatakan anggaran dibangun dengan sinergi program.

"Sementara dalam sinergi ini untuk terjalin dengan membuat program prioritas. Sehingga setiap tahun bisa dilakukan save itu sekitar Rp 500 miliar. Itu diperuntukkan buat kabupaten/kota," jelasnya.

Namun kendala anggaran yang terbatas bisa ditemukan di kabupaten/kota sehingga program tersebut di-multiyears-kan. Kehadiran Pemerintah Provinsi dalam bentuk bantuan keuangan daerah diharapkan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Contoh permasalahan disampaikan, banyak kantong-kantong produksi sebenarnya daya saing bisa ditingkatkan, namun terkendala pada infrastruktur jalan.

"Tapi karena akses ke sana itu sangat jelek. Sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Sehingga Provinsi masuk dalam bentuk Keuangan Daerah. Selama dua tahun terakhir, penyelesaian jalan-jalan daerah itu semakin tinggi. Sehingga daya saing produk-produk masyarakat juga bisa kita naik," paparnya.

Nurdin mengatakan sinergi juga dilakukan bersama Kementerian PUPR dalam mengatasi bencana yang terjadi di Luwu Utara. Seperti perbaikan akses jalan dan pembangunan hunian untuk korban banjir.

"Menteri yang sangat care, bahkan kami tidak pikirkan beliau pikirkan. Setiap ada bencana, beliau langsung turun ke lapangan dan membagi tugas. Nah inilah bentuk sinergi yang saya sebutkan tadi." jelasnya.

Nurdin juga menyampaikan dalam hal reformasi birokrasi, maka sistem merit harus dilakukan. Ia juga mengatakan tahun ini diharapkan dapat menerapkan sistem merit di Sulsel karena memang sangat penting sekali.

Dalam berbagai kesempatan, Nurdin selalu menekankan agar pegawai ditempatkan sesuai kapabilitas. Pemprov Sulsel sendiri kini tengah membantu sistem merit berbasis aplikasi yang diharapkan selesai pada November 2020 sehingga Pemprov Sulsel akan memiliki database potensi dan kompensasi ASN, dengan begitu proses mutasi, rotasi, dan promosi akan lebih mudah.

Terakhir, Nurdin menyampaikan terkait struktur organisasi yang dirampingkan. Menurutnya hal ini dilakukan untuk membangun sinergi dengan cara menggabungkan beberapa OPD.

Sebagai informasi, aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2019-2020 telah memasuki babak kedua di tahun 2020 ini. Sejumlah inisiatif dan perubahan telah dilakukan dalam upaya mencegah korupsi, seperti kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) via daring dan luring oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).

Kegiatan ini dilakukan bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya pada Rabu (26/8). Dalam kegiatan ini, peserta akan diperkuat kembali pemahaman dan komitmennya mengenai Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yang dikawal oleh Tim Stranas PK dalam bentuk talkshow dengan tema 'Praktik Baik Pencegahan Korupsi pada Beberapa Aksi PK'.

Dalam acara tersebut, narasumber ainnya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono; Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X; dan Wakil Bupati Banggai, Mustar Labolo.

(mul/mpr)