Aliansi Pemuda Demo Tolak Tambang Logam Tanah Jarang, Ini Kata Bupati Mamasa

Abdy Febriady - detikNews
Rabu, 26 Agu 2020 21:05 WIB
Aksi tolak aktivitas tambang logam tanah jarang di Mamasa, Sulbar.
Aksi tolak aktivitas tambang logam tanah jarang di Mamasa, Sulbar. (Dok. Istimewa)
Mamasa -

Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar). Mereka menolak aktivitas penambangan logam tanah jarang.

Sayangnya, unjuk rasa yang digelar pada Rabu (26/08/20) siang itu berakhir ricuh. Kericuhan dipicu kekesalan massa lantaran tidak diperbolehkan membawa bendera memasuki ruang kantor bupati untuk audiensi.

Massa aksi dan aparat keamanan terlibat saling dorong.Massa aksi dan aparat keamanan terlibat aksi saling dorong. (Abdy/detikcom)

Dalam aksinya, massa menyuarakan penolakan rencana aktivitas penambangan logam tanah jarang yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan di tiga kecamatan. Tiga kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Aralle, Mambi, dan Buntumalangka.

"Yang pasti satu yang kami tuntut bahwa kehadiran kami di sini mempertegas, kalau kami menolak tambang tanah jarang hadir di tiga kecamatan wilayah Kabupaten Mamasa," kata Koordinator Aksi, Doni Kumala.

Menurut Doni, aktivitas tambang dapat merusak lingkungan, yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga di daerah ini. Massa khawatir aktivitas tambang tersebut akan mengganggu kesehatan warga di sekitarnya.

"Wilayah tambang berada di dekat pemukiman masyarakat yang kami khawatirkan akan menyebabkan polusi dan menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu," sebut Doni.

Selain itu, Doni menyebut tanah yang akan dijadikan lokasi tambang merupakan tanah adat. Ia menegaskan lokasi tambang tersebut memiliki nilai historis dan kearifan lokal warga setempat.

"Di wilayah rencana tambang tersebut merupakan tanah adat, tanah leluhur yang mana kami generasi muda harus menjaganya " tegas Doni.

Bupati Mamasa H Ramlan Badawi telah merespons tuntutan massa aksi. Ramlan mengaku tidak akan memberikan izin jika keberadaan aktivitas tambang akan merugikan warganya.

"Jika itu nantinya akan merugikan rakyat, pihak pemerintah daerah dan DPRD tidak akan mentolerir itu. Sepanjang itu akan merugikan masyarakat, sama sekali kami tidak akan tolerir," tutur Ramlan.

Diketahui, rencana tambang tanah jarang pada tiga kecamatan itu saat ini dalam tahap sosialisasi analis dampak lingkungan (amdal). Pemkab Mamasa mengaku akan berkoordinasi dengan Pemprov Sulbar untuk menyampaikan aspirasi warga yang menolak adanya rencana tambang karena izin tambang tersebut merupakan kewenangan pemprov.

(zak/zak)