.webp)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebenarnya merasa sedih apabila ada pejabat negara yang tertangkap karena kasus korupsi. Sebab, para pejabat negara itu merupakan para pemimpin bangsa.
"KPK itu menangis sesungguhnya ketika menangkap para pejabat negara, KPK juga bersedih karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari pemimpin bangsa Indonesia," kata Nurul Ghufron dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang disiarkan langsung di akun YouTube KPK, Rabu (26/8/2020).
Menurut Ghufron, para pejabat negara ini adalah wajah dan reputasi dari Indonesia. Dengan demikian, ia mengatakan semakin banyak pejabat negara yang ditangkap KPK sama saja hal itu mencoreng wajah dan reputasi bangsa Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ketika kian banyak ditangkap maka sesungguhnya wajah dan reputasi bangsa Indonesia menjadi runtuh. Itu yang kami tidak diinginkan," ujarnya.
Untuk itu, Ghufron menyebut KPK di era kepemimpinannya lebih fokus pada pencegahan agar tidak semakin banyak pejabat negara yang tertangkap. Meski demikian, ia menegaskan tetap akan menindak para pejabat negara yang terbukti melakukan tidak pidana korupsi.
"Oleh karena itu, pencegahan kami akan semakin tingkatkan dengan tidak berarti mengurangi penindakan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Presiden dari pendekatan yang akan kami lakukan adalah mencegah lebih utama sepanjang belum terjadi tindak pidana korupsi, sepanjang tidak ada mens rea. Sebelum selesai tindak pidana maka kami akan cegah," katanya.
Ia mengaku selama 8 bulan ini sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan untuk menekan potensi terjadinya tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara. Ia mengatakan ke depan KPK terus berupaya melakukan perbaikan sistem dan regulasi yang rentan korupsi.
"Kami sudah melihat ada potensi kerugian maka kami masuk ke dalamnya untuk mencegah tindak pidana korupsi, kemudian kalau terjadi tindak pidana korupsi tetapkan akan melakukan. Lalu apa lagi yang akan kami lakukan ke depan? sekali lagi kami akan terus meningkatkan gimana area-area yang masih tidak transparan, masih abu-abu atau tidak jelas itu pasti akan kami proses pembenahan-pembenahan, apa saja? mulai dari regulasi, kebijakan-kebijakan yang sekiranya tumpang tindih memperpanjang birokrasi tetapi tidak perlu. Jadi birokrasi sebenarnya itunya perlu kalau memang urgent, dibutuhkan tetapi regulasi yang panjang tetapi tidak jelas urgensinya maka itu perlu dipotong. Karena ini hanya menimbulkan apa beban waktu, beban struktur, tentu juga akan menimbulkan beban biaya," tuturnya.
Tonton video 'Pamer KPK ke Jokowi, Selamatkan Keuangan Daerah Rp 10,4 Triliun':
