Sudah Masuk Pergub, Kenapa Ganjil Genap Motor Belum Diterapkan?

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 26 Agu 2020 15:32 WIB
Suasana sosialisasi ganjil genap di Jalan S Parman, Jakarta Barat. Tilang belum diberlakukan bagi pelanggar.
Ilustrasi lalu lintas di DKI Jakarta (Foto: Luqman Arunanta/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI mengeluarkan Pergub No 80 Tahun 2020 yang mengatur pembatasan lalu lintas termasuk ganjil genap motor. Lantas, kapan kebijakan ganjil genap motor diterapkan?

"Perlu dipahami bahwa pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap ini masuk dalam Pergub 51 dan sekarang berubah jadi Pergub 80 Tahun 2020. Ini dalam rangka awareness kepada masyarakat, bahwa kita memiliki rem darurat dalam rangka pengendalian COVID di Jakarta," kata Kadishub DKI Syafrin Liputo, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2020).

Syafrin menjelaskan, pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap merupakan salah satu bentuk rem darurat dalam rangka pengendalian COVID-19. Dia mengungkapkan, tadinya ada 2 skenario rem darurat yang direncanakan.

2 skenario tersebut yakni kembali ke Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan pembatasan lalu lintas. Syafrin mengatakan pada akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan melakukan pembatasan lalu lintas yang dituangkan dalam Pergub tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

"Jadi ada dua rem darurat yang bisa ditarik oleh Pemprov DKI, yaitu yang pertama dengan pembatasan kebijakan lalu lintas dengan sistem ganjil genap, yang kedua kembali kepada PSBB, yang kedua tentu kita tidak inginkan bersama," ujarnya.

Syafrin mengatakan kebijakan ganjil genap dalam pembatasan lalu lintas diharapkan dapat membantu mengendalikan COVID-19. Meski begitu, kata dia, pembatasan ini dilakukan secara bertahap.

"Oleh sebab itu dalam rangka mengingatkan kembali warga bahwa Jakarta belum selesai dengan pandemi COVID, rem darurat pembatasan lalin sebagai instrumen pengendalian pergerakan orang ini yang diaktivasi sejak tanggal 3 Agustus lalu. Tentu tidak secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam pergub, ini pelaksanaannya bertahap," tutur Syafrin.

"Sambil kami evaluasi, apakah penerapan secara bertahap ini, mampu menekan mobilitas warga, agar warga tidak melakukan perjalanan atau pergerakan yang tidak penting," imbuhnya.

Ganjil genap, kata Syafrin, untuk sementara hanya akan diberlakukan untuk mobil dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jika mobilitas warga masih tinggi, maka kebijakan ganjil genap motor baru akan diterapkan.

"Pergub tetap, artinya pada saat kita evaluasi, kami evaluasi dari aspek kinerja lalin, angkutan umum, dan juga mobilitas warga, ternyata kinerja membaik, tentu tidak dibutuhkan, kapan itu dibutuhkan? Jika penerapan ganjil genap saat ini itu ternyata masih juga membuat warga tidak melakukan perubahan pola perjalanannya, mereka tetap melakukan pola yang tidak penting tadi," tuturnya.

Tonton video 'Dear Pak Anies, Ini Dampak Jika Motor Kena Ganjil Genap':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/mae)