Pemerintah Serahkan DIM RUU MK, Komisi III DPR Sepakat Bentuk Panja

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 25 Agu 2020 12:17 WIB
Menkum HAM Yasonna Laoly menyerahkan DIM RUU MK ke Komisi III DPR
Foto: Menkum HAM Yasonna Laoly menyerahkan DIM RUU MK ke Komisi III DPR. (Rolando/detikcom).
Jakarta -

Pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah RUU Mahkamah Konstitusi (MK) kepada Komisi III DPR RI. Komisi III pun sepakat membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas RUU MK ini.

Penyerahan DIM dilakukan di ruang rapat Komisi III, kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Pemerintah diwakili oleh Menkum HAM Yasonna Laoly, MenPAN RB Tjahjo Kumolo, perwakilan Kementerian Keuangan dan perwakilan Mahkamah Konstitusi.

"Terima kasih pimpinan komisi yang kami hormati, para anggota, bersama ini kami menyerahkan DIM secara resmi kepada Pak pimpinan untuk kita bahas dalam pembahasan tingkat pertama ini, terima kasih," kata Yasonna.

Yasonna kemudian menyerahkan map berwarna putih kepada Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh. Pimpinan rapat yakni Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir menyebutkan sejumlah DIM yang disampaikan pemerintah.

"Kami sampaikan bahwa DIM yang telah disampaikan pemerintah adalah sebagai berikut. Jumlah keseluruhan DIM sebanyak 121 DIM, jumlah DIM yang dinyatakan tetap sebanyak 101 DIM, jumlah DIM yang bersifat redaksional 8 DIM, jumlah DIM yang bersifat substansi sebanyak 10 DIM, dan jumlah DIM yang bersifat substansi baru sebanyak 2 DIM," ujar Adies.

Adies kemudian meminta persetujuan kepada seluruh peserta rapat. Ia meminta persetujuan apakah DIM yang diserahkan pemerintah kepada DPR dapat disetujui.

"Dari jumlah DIM sebanyak 101 yang bersifat tetap, pimpinan menawarkan apakah dapat disetujui untuk disahkan?" ucap Adies yang kemudian disepakati seluruh peserta rapat.

Adies kemudian menawarkan pembentukan panitia kerja (panja) RUU MK kepada peserta rapat. Rapat menyetujui pembentuk panja RUU MK.

"Untuk lebih mendalami dan mengefektifkan pembahasan rancangan undang-undang ini, pimpinan menawarkan untuk langsung dibentuk panitia kerja atau panja RUU tentang Mahkamah Konstitusi, setuju? Setuju Pak Menteri?" kata Adies yang kemudian disetujui peserta rapat.

RUU MK merupakan inisiatif dari DPR. Adies kemudian meminta sekretariat Komisi III untuk melayangkan surat kepada setiap fraksi agar mengirimkan nama-nama anggota yang akan masuk ke dalam Panja RUU MK.

"Kami mohon kepada sekretariat untuk mengirimkan surat hari ini kepada fraksi-fraksi dan segera memasukkan daftar nama-nama panja RUU Mahkamah Konstitusi ini dari fraksi masing-masing," ujar Politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya diberitakan Komisi III DPR RI sedang menggodok RUU MK bersama dengan pemerintah. Pemerintah ingin batas usia hakim hingga majelis kehormatan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU MK.

Hal itu disampaikan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly yang mewakili pemerintah dalam raker bersama Komisi III di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

"Berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR RI," kata Yasonna.

(rfs/elz)