Pemerintah Ingin Batas Usia Hakim-Majelis Kehormatan Dibahas di RUU MK

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 24 Agu 2020 14:33 WIB
Menkum HAM Yasonna Laoly rapat dengan Komisi III DPR
Foto: Menkum HAM Yasonna Laoly rapat dengan Komisi III DPR. (Rolando/detikcom).
Jakarta -

Komisi III DPR RI sedang menggodok RUU Mahkamah Konsitusi (MK) bersama dengan pemerintah. Pemerintah ingin batas usia hakim hingga majelis kehormatan dipertimbangkan dalam pembahasan RUU MK.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly yang mewakili pemerintah dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020). Rapat dipimpian oleh Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir.

"Berkaitan dengan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR RI," kata Yasonna.

Yasonna kemudian membacakan sejumlah poin agar menjadi pertimbangan Komisi III untuk dibahas dalam RUU MK. Poin tersebut antara lain terkait batas usia hakim MK hingga majelis kehormatan.

"Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan," ujar Yasonna.

"Antara lain, batas usia minimum hakim konstitusi, persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung, batas pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum, dan yang kelima legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait dengan perubahan Undang-Undang ini," sambungnya.

Lebih lanjut, Yasonna juga menyampaikan usulan perubahan substansi terkait penyusunan dan perubahan redaksional RUU MK. Yasonna mengatakan pemerintah bersedia membahas RUU MK secara terbuka.

"Selain hal-hal sebagaimana telah disampaikan di atas, pemerintah perlu pula menyampaikan beberapa usulan perubahan substansi misalnya yang berkaitan dengan teknik penyusunan dan perubahan redaksional. Namun demikian, pemerintah bersedia dan terbuka untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap seluruh materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan," imbuhnya.

Tonton video 'Nota Kesepahaman DPR-Serikat Buruh Terkait RUU Cipta Kerja':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/knv)