Jubir Jokowi: IDI Seyogianya Bertemu Menkes Dulu

Tim detikcom - detikNews
Senin, 24 Agu 2020 18:58 WIB
Jubir Presiden Fadjroel Rachman
Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dkk berharap bisa berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas kisruh pemilihan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menilai IDI dkk sepatutnya bertemu Menkes Terawan Agus Putranto terlebih dahulu.

"Seyogianya IDI bertemu dengan Menteri Kesehatan terlebih dahulu," kata Fadjroel lewat pesan singkat kepada detikcom, Senin (24/8/2020).

Perihal keinginan IDI dkk ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum IDI usai jumpa pers siang tadi. Jumpa pers dilakukan IDI bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AFDOKGI), Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI), dan Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI).

"Kami segera akan bersurat dan meminta untuk ketemu beliau (Presiden Jokowi), mudah-mudahan kami berharap lebih cepat lebih baik, agar konflik ini tidak menghambat proses registrasi para dokter. Yang kita permasalahkan adalah prosedur pengusulan (anggota KKI), jadi sama sekali tidak mempersoalkan proses administratif STR, kami hanya mempersoalkan prosedur pengusulan dari Kementerian Kesehatan," kata Daeng di Kantor Pusat IDI, Jalan Samratulangi, Menteng, Jakarta Pusat.

"Oleh karena itu, memang harapan kami ke depan ini ada dialog dan kami sangat berharap Presiden mau menerima kami untuk kami menyampaikan apa yang kami yakini benar dari berbagai perundang-undangan dengan untuk berdialog menyelesaikan masalah ini," lanjutnya.

Daeng menekankan inti dari membangun negara adalah tentang kebersamaan dari semua pihak. Dia juga tidak ingin persoalan KKI ini berdampak pada hubungan antarlembaga menjadi kurang baik.

"Jadi membangun negara itu adalah membangun kebersamaan semua stake holder. Tidak mungkin persoalan negara itu hanya dikerjakan oleh satu pihak. Oleh karena itu, pemerintah bersama profesi itu mestinya bergandeng tangan. Kondisi seperti ini menurut kami itu mencederai proses koordinasi, proses konsolidasi atau bahasa presiden itu gotong royong dan kebersamaan diantara kita. Kalau ini terjadi maka proses-proses selanjutnya di pelayanan kesehatan itu memang kita mengkhawatirkan terjadi kombinasi yang kurang baik. Jadi peristiwa ini mestinya tidak perlu terjadi," ujarnya.

(knv/gbr)