Nilai Penyerahan Hibah Merdeka Belajar Cacat Prosedur, FSGI Surati Jokowi

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Minggu, 23 Agu 2020 14:57 WIB
Sekjen FSGI Retno Listyarti, bekas Kepala Sekolah SMA 3 yang dipecat Kadisdik DKI Jakarta lalu melawan di PTUN dan menang
Retno Listyarti. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menganggap penyerahan hibah merek dagang Merdeka Belajar cacat prosedur dan tidak sesuai peraturan perundangan di Indonesia. Atas hal ini, FSGI pun mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat ini dilayangkan FSGI setelah pihaknya melakukan kajian hukum terkait permasalahan penyerahan hibah merek Merdeka Belajar dari Sekolah Cikal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. FSGI meminta agar Jokowi turun langsung memperbaiki penyerahan merek dagang Merdeka Belajar dari PT Sekolah Cikal (swasta) kepada Negara.

"Turun tangan Presiden RI adalah untuk melindungi dan memperkuat hak negara atas penyerahan benda kepada negara di antaranya merek dagang Merdeka Belajar sesuai ketentuan hukum KUH Perdata pasal 1680. Negara harus kuat, tidak boleh kalah oleh sebuah Perseroan Terbatas," kata Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/8/2020).

Surat ini dikirimkan FSGI pada Sabtu 22 Agustus 2020 melalui PT Pos Indonesia. Adapun, dasar pengiriman surat adalah sebagai berikut:

(1) Penyerahan hibah Merdeka Belajar dari PT Sekolah Cikal kepada Kemendikbud RI diduga kuat cacat prosedur, karena belum mendapatkan izin Presiden Republik Indonesia, belum berbentuk akta hibah yang dibuat di hadapan notaris dan disaksikan perwakilan negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, dan publik belum menemukan adanya bukti pendaftaran pengalihan hak merek dagang di Dirjen HAKI Kemenkumham. Pengalihan hak merek dalam bentuk hibah tidak bisa hanya diumumkan lewat konferensi pers dan hanya berwujud surat kesepakatan antara Direktur PT Sekolah Cikal dengan Mendikbud RI

(2) Penyerahan hibah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan tidak memberikan kepastian hukum dan tidak berakibat hukum, sehingga dapat berpotensi merugikan keuangan Negara, karena program Merdeka Belajar di biaya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(3) Dalam proses perjanjian penyerahan hibah yang diduga kuat tidak sesuai prosedur dan tidak didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku akan berpotensi melanggar UU Administrasi pemerintah karena ada dugaan ketidakcermatan pejabat Negara.

(4) Proses penyerahan hibah yang cacat hukum dan tidak cermat, tentu akan berpotensi kuat melanggar azas umum pemerintahan yang baik.

Atas dasar keempat poin di atas, FSGI meminta Jokowi memperbaiki penyerahan Merek Dagang Merdeka Belajar Dari PT Sekolah Cikal. FSGI mendorong penyerahan tidak dalam bentuk hibah melainkan wakaf yang menggunakan Undang-Undang.

"FSGI mendorong penyerahan tidak dalam bentuk HIBAH tetapi WAKAF dengan menggunakan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf memungkinkan merek dagang ini dapat selama-lamanya digunakan Negara karena penyerahannya utuh. Wakaf jauh lebih kuat dari Hibah. Wakaf juga melibatakan Kementerian Agama yang juga memiliki satuan pendidikan madrasah dan pondok pesantren", ujar Sekjen FSGI, Heru Purnomo.

Simak video 'Melihat Pembangunan Tempat Belajar Daring di Tepi Jurang':

[Gambas:Video 20detik]



(idn/idn)