Federasi Guru Nilai Kemendikbud Tak Awasi Pembukaan Sekolah di Sumut

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Sabtu, 22 Agu 2020 17:21 WIB
Poster
Ilustrasi (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak melakukan pengawasan terhadap pembukaan sekolah di Sumatera Utara (Sumut). FSGI menemukan masih ada sekolah yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta awalnya memaparkan data sekolah yang kembali dibuka di Sumatera Utara. Hasilnya, mayoritas sekolah tidak mengisi daftar periksa sebagai salah satu persyaratan belajar tatap muka.

"Di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), ternyata ada 51 SMP seluruh kabupaten/kota tersebut, baik negeri maupun swasta, yang mulai belajar sejak 18 Agustus 2020," kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta Tanjung dalam telekonferensi pada Sabtu (22/8/2020).

"Padahal, kalau kita merujuk pada daftar periksa yang mereka lakukan, padahal kan daftar periksa ini kan kewajiban bagi sekolah-sekolah yang mau membuka sekolah gitu. Kami melihat di Kemendikbud.co.id dari 51 sekolah itu ternyata hanya 13 sekolah yang melakukan daftar periksa," sambung Fahriza.

Fahriza pun mempertanyakan adanya sekolah yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka tapi belum mengisi daftar periksa. Menurutnya, tidak ada pengawasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta pemerintah daerah terkait mengenai pembukaan sekolah.

"Nah, ini menjadi pertanyaan kami ya di FSGI, kenapa di sekolah-sekolah yang kemudian tidak melakukan di daftar periksa ini bisa membuka sekolah. Ini salah satu contoh bagaimana persiapan di sekolah yang membuka sekolah tidak dilakukan dengan matang dan tidak ada pengawasan pihak terkait baik dari Kemendikbud atau, ini kan dari Pemerintah Kabupaten Samosir. Artinya, Pemprov juga ada kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam membuka sekolah ini. Kita lihat pengawasan tersebut sangat lemah," ungkap Fahriza.

Fahriza meminta Kemendikbud melakukan pengawasan ketat terhadap proses pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dia juga meminta adanya sanksi bagi sekolah yang melanggar aturan terkait pembukaan sekolah di zona hijau-kuning.

"Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, agar melakukan pengawasan yang ketat dalam proses pelaksanaan belajar dari rumah maupun upaya pembukaan sekolah. Jika diperlukan, agar memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan, terutama dalam upaya pembukaan sekolah, dengan sanksi secara bertahap mulai dari sanksi ringan, sedang dan berat sesuai dengan tingkatan kesalahannya," ucap Fahriza.

Selanjutnya
Halaman
1 2