.webp)
Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid mengatakan Kemendikbud telah lama memperkenalkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada para siswa di seluruh Indonesia. Menurutnya, jika saat ini ada masalah dan hambatan, maka sistem yang dibangun tidak berjalan.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mendapatkan data Kemendikbud sudah memperkenalkan PJJ melalui Universitas Terbuka (UT) dan Program Sistem Pendidikan Satelit (SISDIKSAT) sejak tahun 1980-an. Selain itu, ada program Indonesia Cyber Education (ICE) dan Sistem Program Pembelajaran Daring (SPADA), Kemenristek Dikti, pada tahun 2017.
Menurutnya, bila program PJJ berjalan dengan baik, maka penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak akan rendah dalam pemakaian. Dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran, angka partisipasi Indonesia terbilang rendah dibanding Singapura.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia masih sekitar 34 persen, sedang Singapura sudah mencapai 90 persen," ujar Gus Jazil, sapaan akrabnya, dalam keterangannya, Selasa (18/8/2020).
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara webinar dengan tema 'Pembelajaran PJJ) di Wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T); Antara Harapan dan Kenyataan'.
Lebih lanjut Gus Jazil menyarankan agar Kemendikbud di bawah pimpinan Nadiem Anwar Makarim bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi X DPR sehingga bisa maksimal. Ia berharap setelah bersinergi tidak akan ada keluhan susah mendapat sinyal, tidak punya kuota, atau sulit menerima materi pelajaran dari guru dan dosen.
Menurutnya, selain di daerah 3T, PJJ di tengah pandemi COVID-19 juga sangat penting. Maka dari itu Kemendikbud didorong untuk membenahi diri agar siap menjalankan PJJ terhadap para siswa dan mahasiswa yang daerahnya ada dalam zona merah.
Sebagai informasi, dalam webinar ini turut hadir Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Prof Ir Nizam; Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira; Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Achmad Latif; Rektor Universitas Indonesia, Prof Ari Kuncoro; Kepala Humas & Protokol Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu; Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis, Indra Charismiadji; dan 400 peserta lainnya.
(akn/ega)
